Ini Track Record 5 Hakim Sidang Kasus Ahok

Jakarta, Sayangi.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menjadwalkan sidang perdana kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa 13 Desember 2016.

Menurut Humas PN Jakarta Selatan Hasoloan Sianturi, sidang akan dipimpin ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto dengan dengan lima orang anggota.

“Hakimnya ada lima orang. Ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto, anggota Jupriadi, Abdul Rosyad, Joseph V. Rahantoan dan I Wayan Wirjana,” kata Hasoloan, Selasa (06/12/2016).

Tak banyak sumber yang bisa diakses untuk menelusuri track record kelima hakim tersebut. Sejumlah sumber media menyebut hakim ketua Dwiarso sebelumnya pernah mengadili kasus mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih dan kasus mantan hakim adhoc Pengadilan Tipikor Semarang, Asmadinata.

Dwiarso pernah menduduki posisi sebagai ketua PN Semarang, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Hubungan Industrial, yang dilantik pada 22 Agustus 2014. Pangkat atau kode Dwiarso adalah Pembina Utama Madya

Dwiarso menghabiskan S1-nya di Universitas Airlangga dan pascasarjana ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sedangkan Jupriyadi pernah menjadi Ketua PN Tanjungpinang pada 2015. Dia hanya bertugas 10 bulan di sana, kemudian dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri 1A Jakarta Utara, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 864/Dju/SK/KP04.5/5/2016 tanggal 2 Mei 2016.

Abdul Rosyad pernah menangani kasus pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat. Adapun Joseph V Rahantoknam, pada 2015 menjadi ketua majelis hakim untuk sidang pelaku perusakan dalam kericuhan yang terjadi pada akhir Mei 2015 di Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, dengan terdakwa sembilan anggota Forum Betawi Rempug (FBR).

Hakim terakhir, I Wayan Wirjana, adalah hakim yang pernah menangani kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Pada 2014 saat di PN Balikpapan, Wirjana menjatuhkan vonis 2 bulan kurungan dan denda Rp 3 juta terhadap Chairil Anwar, PNS yang terlibat politik dengan mengikuti kampanye.