BPPT: Kekuatan Gempa 6,5 SR Setara Empat Bom Hiroshima

Yogyakarta, Sayangi.com– Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam kali bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang, pada Agustus 1945.

“Gempa dangkal dekat bibir pantai tapi secara magnitude tidak sampai sebabkan tsunami. Kekuatannya setara empat hingga enam kali bom Hiroshima, karenanya bisa ratusan bangunan rusak,” kata Manager Teknik Uji Numerik Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai BPPT Widjo Kongko di Yogyakarta.

Gempa bumi yang berpusat di 5,25 Lintang Utara (LU) dan 96,24 Bujur Timur (BT), tepatnya di darat pada jarak 106 kilometer arah tenggara Kota Banda Aceh pada kedalaman 15 kilometer itu bukan berasal dari aktivitas sesar subduksi tetapi sesar mendatar.

Aktivitas sesar mendatar Samalanga-Sipopok Fault yang jalur sesarnya berarah barat daya-timur laut, menurut dia, dampaknya bisa sama parah dengan sesar yang bergerak naik-turun karena cukup dangkal kedalamannya.

Meski demikian, aktivitas sesar mendatar di dalam laut tidak memicu tsunami, berbeda dengan sesar yang bergerak naik-turun (subduksi).

“Mekanisme aktivitas sesar bisa mendatar atau naik-turun lebih karena dipengaruhi kondisi setting tektonik yang usianya bisa ratusan hingga jutaan tahun,” ujar dia.

Pada sesar ini, menurut dia, tercatat dua kali gempa berkekuatan 7 SR. Meski demikian belum ditemukan catatan kerusakan yang ditimbulkan.

“Gempa ini jadi test case (uji kasus) juga untuk kesiapan early warning sistem (sistem peringatan dini) dan sistem manajemen bencana yang sudah ada. Apakah semua itu sudah berjalan baik?” ujar Widjo.

Pada dasarnya, ia menjelaskan, bukan gempa yang “membunuh” tapi reruntuhan bangunan yang menimbulkan korban. Korban bencana semestinya bisa ditekan hingga sesedikit mungkin jika peta detail mikrozonasi daerah vital, pemukiman, dan daerah industri serta aturan standar bangunan tahan gempa dan mitigasi bencana yang dipatuhi.

“Dari sana standar bangunan tahan gempa harus ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi perlu ada audit soal manajemen dan mitigasi bencana ini, apakah semuanya sudah dijalankan sesuai dengan hasil rekomendasi peneliti dan ahli,” ujar dia.

Selain itu, Widjo juga menekankan pentingnya pembangunan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan sistem mitigasi bencana yang baik.

Potensi gempa-tsunami

Di Balai Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai, Widjo sempat menunjukkan model simulasi gempa bumi dan tsunami berkekuatan 8 hingga 9 SR jika terjadi di sebelah barat Selat Sunda yang selama ini disebut para ahli dan peneliti sebagai seismic gap, karena belum ditemukan catatan gempa di sana sehingga diperkirakan masih menyimpan kekuatan besar di lokasi yang di sebut para ahli sebagai Megathrust South Sumatera.

Dampak yang terlihat pada model gempa dan tsunami di komputer tersebut begitu dahsyat bahkan, menurut Widjo, dengan kekuatan itu dampak gempa bisa sampai Teluk Jakarta dan memicu gelombang tsunami tiga sampai empat meter.

Ujung Kulon akan menjadi daerah pertama yang terdampak, begitu pula wilayah Lampung, Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu.

“Jangan salah, gelombang datar setinggi satu meter yang kontinu seperti tsunami itu kekuatannya luar biasa. Bisa dibayangkan jika ketinggian gelombangnya sampai empat meter,” ujar dia.

Potensi gempa raksasa di zona subduksi Selat Sunda itu disimpulkan dari keberadaan kosong gempa sepanjang 350-550 kilometer. Zona kosong gempa seperti ini, menurut dia, tidak hanya satu di Indonesia dan sangat mungkin menyimpan potensi gempa raksasa karena energi dari gesekan dua lempeng bumi masih tersimpan.

Megathrust di zona subduksi tersebut antara lain Megathrust Andaman Sumatra (sisi barat Aceh) Megathrust M1 Sumatra (sisi barat Aceh dan Sumatra Utara), Megathrust M2 Sumatra (sisi barat Sumatra Barat dan Bengkulu), Megathrust South Sumatra (sisi selatan dan barat Lampung dan Banten), dan  Megathrust Java (selatan Jawa).

Lalu ada Megathrust Sumba (sisi selatan Bali dan NTB), Megathrust Timor (sisi selatan NTT dan Timor Leste), Megathrust Banda Sea (melengkung setengah lingkaran di sisi timur melingkupi Kepulauan Kei hingga Pulau Seram dan Pulau Buru), Megathrust North Sulawesi (di sisi utara Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara) dan Megathrust Philippine (sisi timur Halmahera Utara hingga ke Filipina).

Mitigasi

Sebagai negara yang dikenal dengan sebutan “supermarket bencana”, Indonesia perlu mempersiapkan mitigasi infrastruktur guna menghadapi bencana besar, kata peneliti Geotek LIPI Danny Hilman Natawidjaja senelumnya.

“Banyak aspek yang perlu diperhitungkan, tidak hanya jiwa tapi infrastruktur juga diperhitungkan untuk mitigasi bencana”.

Sudah ada perhitungan mengenai siklus gempa besar di beberapa lokasi seismic gap atau wilayah zona gempa yang sudah lama tidak mengalami gempa dan menyimpan energi besar sehingga berpotensi menimbulkan gempa besar di Indonesia.

Namun demikian gempa besar yang berpotensi terjadi di seismic gap Selat Sunda dianggap yang paling berbahaya karena bisa berdampak fatal mengingat populasinya sangat besar dan merupakan pusat pemerintahan, dan pusat perekonomian di Jawa.

“Di Jakarta ada satu gedung yang simpan semua cyber data, kalau tiba-tiba ada bencana besar dan semua hilang, apa ada back up nya? Itu baru bicara soal cyber data, belum bicara soal mitigasi untuk manusia-nya,” kata Danny.

Ia mengatakan bahwa perlu dipikirkan juga mitigasi infrastruktur untuk menghadapi bencana.

“Lihat Singapura dan Malaysia, mereka sudah menyimpan dengan baik cadangan cyber data di bawah tanah, jadi kalau ada gempa atau topan di atas mereka sudah punya cadangannya di bawah.”

Ia juga menjelaskan bahwa peneliti telah membuat peta jalur gempa, yang meliputi informasi mengenai lokasi-lokasi rawan gempa yang bisa digunakan untuk menyesuaikan bentuk dan kekuatan bangunan di tiap-tiap lokasi.

Masalahnya peta jalur gempa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut sangat sedikit yang “diterjemahkan” dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam.

“Saya pikir (peta jalur gempa) sudah (dipahami) kalau di kalangan teknis. Tapi kalau harus sampai ke masyarakat harus diubah bahasanya supaya mereka paham, tidak bisa terlalu teknis,” ujar Danny.

Persoalan lain yang menurut dia muncul saat membangun infrastruktur mitigasi adalah desain yang tidak sesuai rekomendasi ahli untuk daerah tersebut.

Padahal rekomendasi yang dikeluarkan sudah melalui penelitian panjang yang menghabiskan waktu dan biaya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan permasalahan bersama yang dihadapi saat ini adalah pengabaian terhadap aspek risiko bencana.

“Perhatikan benar zona merah rawan bencana, penataan ruang dan peta rawan bencana serta regulasinya. Sosialisasi sudah banyak tapi implementasi tidak dilakukan”.

Berdasarkan peta bahaya seismik, daerah Pidie Jaya berada di sesar aktif. Namun daerah itu sekarang menjadi zona pemukiman yang berkembang pesat.

“Peta dasar seismic hazard (bahaya seismik) tadi ya harusnya diikuti, jangan malah dibuka perizinan di sana. Tapi kalau terlanjur pemukiman berdiri ya buat lah bangunan yang ‘ramah’ bencana”.

Senada dengan Sutopo, Kepala Basarnas F Henry Bambang Soelistyo mengatakan bahwa mitigasi mesti dijalankan sesuai dengan peta bahaya seismik yang ada.

Pembangunan bangunan yang “ramah” bencana tentu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pemerintah daerah mesti berperan mendorong dan mendukung warganya membangun rumah yang tahan gempa.

“Soal mitigasi, kami siap melatih masyarakat dan melakukan tanggap bencana meski itu butuh waktu tidak sebentar karena jumlah masyarakat yang ada di daerah rawan terkena bencana besar sangat besar,” ujar dia.

Sumber: Antara