Tak Ada Izin Presiden, Eko Patrio Tak Penuhi Panggilan Bareskrim

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio tak memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri karena tak ada izin dari Presiden.

Hal itu dikemukankan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Mulfachri Harahap. Sebab, sesuai UU MD3 Pasal 245 ayat 1 seorang anggota DPR jika hendak diperiksa oleh penyidik harus mendapat izin tertulis dari Presiden.

“Kalau mau panggil, ya harus seizin Presiden,” ucap Mulfachri kepada wartawan, Kamis (15/12/2016).

Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Bahkan ia menegaskan Eko Patrio tak pernah memberi pernyataan yang dituduhkan–soal penangkapan teroris di Bekasi sebagai pengalihan kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Karena itu, Yandri menyebut pemanggilan oleh bareskrim tersebut gegabah.

“Menurut kami, Mabes Polri terlalu gegabah, terlalu terburu-buru untuk memanggil seorang anggota DPR. Oleh karena itu kami meminta Saudara Eko Patrio untuk tidak memenuhi panggilan tersebut,” kata Yandri.

Ditegaskan Yandri, dari sisi prosedural seorang Anggota DPR dapat dipanggil para pihak di luar DPR harus seizin Presiden, kecuali terkait kasus terorisme dan korupsi.

“Mas Eko tidak termasuk dua pengecualian itu,” kata Yandri.

Daru informasi yang beredar, Pemanggilan terhadap Eko Patrio diduga karena ada laporan polisi yang dilayangkan pada Rabu, 14 Desember 2016.

Dalam Laporan Polisi Nomor: LPI1233/Xll/2016/Bareskrim, tanggal 14 Desember 2016, disebutkan pelapor bernama Sofyan Armawan tentang dugaan tindak pidana kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP dan atau UU No 19 Tahun 2016 perubahan dari UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.