Kenapa Hakim Tolak Eksepsi Ahok dan Putuskan Sidang Jalan Terus?

Ist

Jakarta, Sayangi.com – Secara meyakinkan, majelis hakim memutuskan menolak eksepsi terdakwa Basuki T Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama. Dengan putusan ini, sidang Ahok akan dilanjutkan ke pokok perkara dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti.

Lalu kenapa hakim menolak eksepsi atau keberatan Ahok? Alasannya karena menyatakan majelis hakim menganggap bahwa dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum telah cermat, jelas, dan lengkap.

“Pengadilan berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 a dan b KUHAP karena telah menguraikan dakwaan dengan cermat, jelas, dan lengkap,” ujar majelis hakim saat membacakan putusan sela dalam persidangan di gedung eks PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).

Majelis hakim menilai, sesuai dengan ketentuan di Pasal 143 ayat 2 KUHAP, dalam surat dakwaan telah dicantumkan tanggal dan ditandatangani. Serta surat dakwaan telah berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, dan agama tersangka.

“Uraian secara jelas cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana yang dilakukan,” jelas majelis hakim.

Alasan lainnya setelah mempertimbangkan, majelis hakim menganggap keberatan Ahok soal surat dakwaan tidak cermat dan tidak tepat itu tidak beralasan menurut hukum. Hakim menganggap sidang perlu dibuktikan hingga ke pokok perkara.

“Memerintahkan sidang lanjutan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama,” ujarnya.

Terkait keberatan Ahok yang tidak berniat menistakan agama Islam, hakim menilai hal itu perlu dibuktikan di sidang pokok perkara.

“Maka keberatan terdakwa akan diputus setelah pemeriksaan alat bukti, menyatakan keberatan tidak dapat diterima,” ujarnya.

Terhadap keberatan penasihat hukum Ahok yang tidak menyebut akibat perbuatan Ahok ditanggapi majelis hakim. Majelis menganggap bahwa hal tersebut tidak perlu.

“Sedangkan mengenai alasannya yaitu dakwaan hanya mencantumkan perbuatan yang disangkakan tanpa mencantumkan akibatnya, pengadilan menilai hal demikian tidak perlu,” jelasnya.