Kapolri: Kebebasan Berdemokrasi dan Keamanan Nasional Harus Seimbang

Foto: Sayangi.com

Surabaya,Sayangi.Com- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, diperlukan aturan yang jelas dan sistem hukum yang kuat untuk menyeimbangkan antara kebebasan dalam berdemokrasi dan national security. Kampus punya peran penting untuk membuat studi dan memberi masukan tentang bagaimana memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di era demokrasi yang cenderung semakin liberal saat ini.

“Banyak dampak positif dari demokrasi. Tapi jika demokrasi terlalu bebas, tak jelas lagi beda antara kritik dan menghujat, tak jelas lagi mana informasi yang benar dan fitnah, primordialisme meningkat,  setiap kelompok berusaha menonjolkan kekuatannya sambil mengecilkan kelompok yang lain, maka kebebasan yang ada akan memicu konflik yang bisa memecah persatuan bangsa,” kata Tito, saat menyampaikan kuliah umum di Kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (29/12).

Kuliah umum bertema “Peran dan Kebijakan Polri dalam Menjaga Persatuan Bangsa dalam Kebhinekaan Indonesia” ini dihadiri oleh 1.000 lebih civitas akademika Unair.  Acara diselenggarakan di Aula Garuda Mukti yang terletak di Lantai V Gedung Rektorat. Namun, karena keterbatasan daya tampung ruangan, sebagian mahasiwa mengikuti kuliah umum Kapolri dari Lantai 1 melalui dua buah layar lebar yang disediakan oleh Rektorat.

Selain dihadiri Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih, kuliah umum ini juga diikuti oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Pangdam V Brawijaya Jatim I Made Sukadana, Kapolda Jatim, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. M, Iqbal, pejabat kepolisian di lingkup Polda Jatim, serta aktivis senior Bursah Zarnubi yang mendampingi Tito Karnavian dari Jakarta.

Di awal paparannya, Tito mengungkapkan bahwa acara kuliah umum ini hampir batal karena Rabu malam ia menerima undangan dari Presiden Jokowi untuk mengikuti rapat kabinet terbatas pada Kamis Pukul 13.00 WIB yang akan membahas dampak negatif konten media sosial. Dalam rapat tersebut Kapolri diminta memberikan paparan.

“Untungnya, Presiden memberi izin kepada Kapolri untuk memberikan kuliah umum di Unair Surabaya dan UTM Bangkalan, dan Wakapolri yang ditugaskan untuk mengikuti rapat terbatas kabinet,” kata Tito, disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Kebhinekaan Takdir Indonesia

Kapolri Tito Karnavian mengemukakan, pluralitas atau kebhinekaan sudah menjadi takdir bagi bangsa Indonesia. Saat para tokoh-tokoh pejuang dan pendiri bangsa ini memutuskan bahwa wilayah NKRI adalah dari Sabang sampai Merauke, itu menunjukkan wilayah yang sangat luas. Wilayah ini terdiri dari tiga time zone, di dalamnya ada banyak suku, banyak bahasa, banyak agama, dan banyak adat istiadat.  Dengan kondisi ini Indonesia adalah negara yang unik, karena tidak ada negara lain di dunia ini yang punya keragaman seperti Indonesia.

Menurut Tito, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa menjadi kekuatan sekaligus bisa menjadi potensi konflik yang memecah persatuan bangsa. Dalam keluarga yang disatukan oleh ikatan perkawinan atau hubungan darah antara orang tua dan anak itu saja ada potensi konflik. Apalagi dalam kelompok besar seperi negara Indonesia.

“Konflik terjadi karena ada perbedaan kepentingan. Kalau kita mau bersatu, perbedaan kepentingan kita abaikan dan kepentingan bersama diutamakan. Bagi yang ingin memecah bangsa ini, maka perbedaan kepentingan ditonjolkan, sebaliknya kepentingan bersama dimarjinalkan,” tutur Tito.

Tito mengingatkan bahwa kebebasan dalam berdemokrasi tidak bersifat absolut. Kebebasan mengemukakan pendapat misalnya, itu tidak boleh melanggar HAM, tidak boleh mengganggu kepentingan umum, tidak mengganggu keamanan dan tidak merusak fasilitas publik.

Menurut Tito, persatuan atau soliditas bangsa ini tidak bersifat statis melainkan dinamis. Itu dipengaruhi oleh dinamika eksternal dan internal.  Faktor eksternal adalah pergulatan politik internasional yang dampaknya bisa mengimbas ke Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah masalah pengangguran, ketidakadilan, dan kesenjangan kesejahteraan.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meminimalisir potensi konflik yang bisa memecah belah bangsa agar pembangunan bisa terus berlanjut,” kata Kapolri.

Di akhir paparannya, Kapolri mengatakan bahwa sambil terus mengembangkan sikap toleransi, Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat, bersih dari korupsi, dan mau merangkul semua kelompok dan elemen yang ada.

Usai menyampaikan kuliah umum dan beramah tamah dengan civitas akademika Unair, sekitar pukul 13.45 Kapolri dan rombongan langsung menuju Universitas Trunojoyo Madura di Kabupaten Bangkalan. Di kampus ini Kapolri akan melakukan dialog dengan tokoh dan ulama dari 4 kabupaten di Pulau Madura dilanjutkan dengan kuliah umum di hadapan civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura.