Defisit APBNP 2016 Rp 307 Triliun Setara 2,46% PDB

Foto: Sayangi.Com/dok

Jakarta, Sayangi.Com– Meski kondisi ekonomi makro sepanjang tahun 2016 melambat, baik di level global maupun di dalam negeri, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 dapat dijaga pada batas yang aman yaitu 2,46 persen terhadap PDB atau sebesar Rp307,7 triliun.

“Realisasi sementara defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan target dalam APBNP tahun 2016, yaitu sebesar Rp296,7 triliun (2,35 persen terhadap PDB),” kata Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani dalam keterangan pers di Aula Djuanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/1).

Defisit tersebut adalah selisih dari realisasi sementara pendapatan negara pada APBNP 2016 sebesar Rp 1.551,8 triliun (86,9 persen), dan realisasi sementara belanja negara sebesar Rp1.859,5 triliun (89,3 persen).

Menkeu menjelaskan secara rinci, realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.283,6 triliun (83,4 persen dari target APBNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp262,4 triliun (107,0 persen dari target APBNP). Sementara realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.148,6 triliun (87,9 persen dari target APBNP) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp710,9 triliun (91,6 persen dari target APBNP).

Faktor Tax Amnesty

Tentang realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dibandingkan target dalam APBNP tahun 2016, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dibandingkan dengan asumsi APBNP tahun 2016 dan belum pulihnya harga komoditas.

“Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja penerimaan perpajakan tahun 2016 meningkat 3,5 persen. Utamanya didorong oleh pertumbuhan PPh non-migas sekitar 14 persen dibanding tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, peningkatan penerimaan perpajakan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program tax amnesty. Penerimaan uang tebusan dari tax amnesty mencapai Rp107,0 triliun. Ia berharap, hasil dari program tax amnesty akan meningkatkan tax ratio dalam jangka menengah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

“Program tax amnesty masih akan berlanjut sampai dengan Maret 2017,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, menurut Menkeu, realisasi sementara belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp677,6 triliun (88,3 persen terhadap pagu APBNP 2016). Apabila dibandingkan dengan outlook setelah penghematan (termasuk penghematan alamiah), kinerja penyerapan belanja K/L mencapai 100,8 persen.

“Realisasi ini lebih tinggi dari penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 92,0 persen,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, perbaikan realisasi belanja K/L mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran yang dimulai sejak awal tahun 2016. Kinerja penyerapan belanja K/L juga dipengaruhi oleh kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan antara lain pelelangan dini yang berjalan efektif, tercermin dari peningkatan penyerapan bulanan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Menkeu menambahkan, dalam pelaksanaan APBNP tahun 2016 terdapat SiLPA sebesar Rp22,7 triliun.

Menkeu menyatakan, Pemerintah telah dapat mengelola pelaksanaan APBNP Tahun 2016 secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.