Selain Kapolri, Sejumlah Tokoh Juga Minta Habib Rizieq Tak Kerahkan Massa

Jakarta, Sayangi.com – Sejumlah tokoh mendukung pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang meminta setiap masyarakat yang diperiksa kepolisian tidak mengerahkan massa. Pernyataan tersebut juga ditujukan kepada Habib Rizieq Shihab yang dikenal memiliki jumlah massa besar.

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi meminta Habib Rizieq mempertimbangkan kembali jika hendak mengerahkan massa saat diperiksa kepolisian. Hal itu karena dikhawatirkan pengerahan massa dapat memicu gesekan dengan kelompok lain.

Sebagai ulama besar, menurut Bursah, ketokohan Habib Rizieq jangan sampai terdegradasi akibat gesekan sosial di tingkat massa pendukung. Diingatkan Bursah, citra positif Habib Rizieq sebagai pemimpin jutaan massa dalam Aksi Bela Islam 212 yang berlangsung sejuk dan damai harus dijaga oleh seluruh umat Islam, termasuk FPI.

“Sepantasnya tidak perlu mengerahkan massa. Habib rizieq dapat mempertimbangkan kembali untuk keamanan dan ketertiban. Pengerahan massa tidak elok. Sebagai tokoh besar Habib harus memberi contoh dalam hal ketaatan hukum,” kata Bursah yang juga mantan anggota DPR RI.

Senada dengan Bursah, Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda nainggolan juga menyarankan agar sebaiknya Habib Rizieq didampingi pengacara saja. Hal itu untuk menghindari terulangnya konflik horinzontal yang tidak diperlukan.

“Untuk menghindari terulangngya kejadian di Bandung, ke depan sebaiknya Habib Rizieq jika datang memenuhi panggilan kepolisian untuk pemeriksaan dapat datang dengan didampingi pengacara saja. Jadi lebih baik tanpa pengerahan massa,” kata Syahganda yang dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (18/1) malam.

Namun demikian, Syahganda menegaskan urusan kasus Habib Rizieq yang berimplikisi ke arah koflik horisonal di dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian secara musyawarah mufakat (out of court). Solusi tersebut menurut Syahganda sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional sebagaimana disampaikan pada tanggal 4 Januari lalu di Istana Bogor.

Pengamat Hukum dan Masalah Keamanan Rr. Dewinta Pringgodani, SH, MH juga meminta tak perlu ada pengerahan massa dalam permeriksaan di kepolisian.

“Coba pikir untuk apa membawa massa ribuan ke kantor polisi? Mau tekan polisi kan? Gak perlu begitu lah. Siapa pun, sebagai warga negara yang baik jalankan saja proses hukum,” kata Dewinta kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, alasan solidaritas tidak harus mengerahkan ribuan orang.

“Membawa ribuan orang itu kan resiko dan pasti mengganggu masyarakat yang lain. Buktinya terjadi bentrokan kan,” ujar wanita kelahiran Solo ini.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta setiap masyarakat yang diperiksa kepolisian atas sebuah kasus, tidak mengerahkan pendukung dengan jumlah banyak.

“Saya berharap kalau ada pemanggilan tolong lah jangan ada mobilisasi massa. Karena kalau ada mobilisasi massa akan terbentuk psikologi massa. Psikologi massa berbeda dengan psikologi individu. Kalau psikologi individu bersifat rasional dan logis. Tapi kalau psikologi massa itu kadang-kadang irasional. Kita susah mengendalikan massa. Mengumpulkan 100 hingga 1.000 massa susah mengendalikannya dan sulit,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Rabu, (18/1)

Oleh karena itu, dia mengatakan, jika terjadi pemanggilan, yang bersangkutan datang dengan hanya membawa pengacara saja.

“Kalau benar, tunjukkan kebenaran itu dan sampaikan. Pemanggilan polisi kan bukan proses terakhir. Masih banyak proses lainnya. Bisa dilidik kemudian dihentikan. Kalau ke penyidikan bisa dihentikan. Kalau ada fakta baru yang sebetulnya, peristiwa sebenarnya, dan dinaikkan menjadi tersangka. Masih ada upaya hukum lain di kejaksaan. Dihentikan di kejaksaan. Masih ada di pengadilan yang terbuka bisa disaksikan masyarakat,” Jelas Tito.

Menurut Tito, dengan adanya pengerahan massa, maka dapat diartikan seolah menekan penyidik dalam memproses sebuah laporan masyarakat. “Pengerahan massa dapat diartikan seolah akan menekan penyidik dan tidak objektif serta mendikte penyidik. Kita minta penyidik independen,” katanya.

Selain itu, pengerahan massa juga dapat menimbulkan pengerahan massa yang lainnya, karena dalam kasus antara FPI dan GMBI masalahnya ada isu sensitif tentang Pancasila.

“Apalagi ini isunya Pancasila, sensitif, karena ideologi negara. Pasti ada pro dan kontra. Oleh karena itu, untuk menghindari itu jangan dipancing pengerahan massa. Bisa timbul pengerahan massa yang lain. Kalau sudah ada massa dan massa muncul pengendalian akan sulit,” katanya,

Walaupun begitu, ia berjanji akan mengusut kasus bentrokan antara anggota ormas GMBI dan massa ormas FPI di Bandung secara objektif. Tito sudah mengerahkan tim untuk menyelidiki kasus ini.

“Saya sudah meminta Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum) untuk menurunkan tim di sana dan melihat permasalahan secara objektif masalahnya, tapi jangan dulu memberikan judgement siapa salah dan benar. Yang jelas kita tidak inginkan peristiwa kekerasan terjadi,” katanya.