Mabes Polri Tegaskan Segera Tindak Ormas Intoleran dan Demo Tidak Sesuai Norma

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.Com– Jajaran kepolisian dalam waktu segera akan melakukan tindakan tegas terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mengembangkan sikap intoleran dan praktik demonstrasi anarkis yang tidak sesuai dengan norma hukum. Tindakan penegakan hukum itu akan dilakukan secara profesional, proporsional, dan prosedural, agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ibarat mengambil ikan dalam kolam, dapat ikannya tetap bening airnya.

“Saya beri keyakinan kepada bapak-bapak dosen dan mahasiswa, tinggal tunggu waktu saja, Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap praktik-praktik demonstrasi yang anarkis dan tidak sesuai ketentuan. Sikap intoleransi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu juga harus dicegah karena berbahaya bagi bhineka tunggal ika dan keutuhan NKRI,” kata staf ahli Kapolri bidang manajemen Irjen Pol. Arief Sulistyanto, dalam sesi tanya jawab saat memberikan kuliah umum di hadapan civitas akademika Universitas Krisnadwipayana (Unkris), di Kampus Jatiwaringin, Jakarta, Kamis (19/1).

Empat pembicara dari kalangan dosen dan mahasiswa yang diberi kesempatan menyampaikan pandangan saat sesi tanya jawab, antara lain menanyakan langkah Polri mengatasi peredaran narkoba, bagaimana Polri menghadapi pandangan intoleran yang mewarnai sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini, potensi konflik horisontal di beberapa daerah, hingga sikap Polri terhadap aksi demonstrasi yang membawa bendera merah putih yang diberi tulisan Arab.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Arief Sulistyanto mengemukakan, di era demokrasi saat ini masyarakat diberi kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, termasuk melakukan demonstrasi untuk mengekspresikan aspirasi sekaligus kontrol terhadap Pemerintah. Tapi kebebasan itu ada rambu-rambunya, ada aturannya. Kalau dilakukan dengan cara melawan hukum akan berhadapan dengan hukum, bahkan berhadapan dengan masyarakat.

Tentang bendera merah putih yang diberi tulisan Arab, Arief Sulistyanto dengan tegas menyatakan bahwa itu tidak boleh karena melanggar UU tentang lambang lambang negara dan bendera nasional.

“Saya yakin para mahasiswa juga tidak setuju bendera nasional kita dicoret-coret dengan tulisan seperti bendera kerajaan Arab Saudi, hanya di sana hijau, kita merah putih. Ini tidak boleh, sekarang sedang diproses oleh Polda Metro Jaya,” kata Arief.

Arief juga mengecam Ormas yang melakukan pengerahan massa saat pimpinannya dipanggil polisi untuk diminta keterangan. Bahkan menekan Kapolri untuk mencopot dua Kapolda. 

“Enak saja, memangnya gampang jadi Kapolda. Untuk jadi Kapolda ada tahapannya, gak mudah. Kapolri tidak bisa ditekan dengan cara-cara pengerahan massa seperti itu, bahkan dalam waktu dekat Kapolri akan memberikan penghargaan kepada dua Kapolda tersebut karena berani melakukan penegakan hukum,” kata Arief.

Menjawab kritik dari seorang mahasiswa bahwa Pemerintah cenderung lalai menertibkan Ormas di Indonesia karena terkesan mudah didirikan namun sulit dibubarkan, Arief mengatakan, saat ini Pemerintah dan DPR sedang melakukan revisi terhadap UU Keormasan. Mudah-mudahan, katanya, dalam waktu dekat sudah keluar peraturan baru tentang keormasan ini, sehingga Ormas yang berdiri adalah ormas yang bermanfaat bagi masyarakat dan betul-betul berbendera Indonesia.

Reformasi Penegakan Hukum

Kuliah umum ini semula dijadwalkan akan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. Namun mendadak, Kamis pagi, Tito Karnavian diminta mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan Menlu Norwegia dan dalam kesempatan itu Kapolri memberikan penjelasan tentang pemberantasan terorisme. Arief Sulistyanto, mantan Kapolda Kalimantan Barat yang kini menjabat staf ahli Kapolri bidang manajemen, kemudian diminta Tito untuk mewakilinya. Acara kuliah umum ini juga dihadiri oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar, sejumlah pejabat Polri, dan aktivis senior Bursah Zarnubi.

Kuliah umum yang diikuti oleh sekitar 700 mahasiswa Unkris ini bertema “Peta Jalan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Harapan”. Dalam paparannya, Arief Sulistyanto menyampaikan prinsip hukum sebagai instrumen yang mengatur seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa tujuan penegakan hukum adalah memberi rasa keadilan di tengah masyarakat, memberikan manfaat, dan adanya kepastian di tengah masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum bukan sekadar menindak orang yang melanggar hukum, tetapi lebih jauh dari itu adalah mengajak orang memahami hukum, sadar hukum, menerapkan hukum, sehingga tercipta tertib hukum. Jika sudah tercipta tertib hukum, tugas penegak hukum hanya memelihara ketertiban yang ada.

Arief menyampaikan 8 tantangan penegakan hukum yang masih ada saat ini, antara lain jumlah regulasi yang terlalu banyak, standar kompetensi penegak hukum yang belum merata, penegakan hukum yang masih lemah bahkan ada kesan tumpul ke atas tajam ke bawah, masih adanya praktik mafia hukum, penegakan hukum yang berbelit-belit, hingga penegakan hukum dinilai belum menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Secara terbuka Arief mengutip jajak pendapat di Harian Kompas tahun 2016 yang menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, ini PR bukan bagi jajaran kepolisian saja, tapi PR bagi seluruh rakyat Indonesia karena penegakan hukum bukan hanya tergantung pada penegak hukum tapi kesadaran masyarakatnya.

Di tengah tantangan tersebut, Arief menjelaskan bahwa jajaran Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian saat ini melakukan sejumlah langkah perbaikan atau reformasi. Antara lain meningkatkan kualitas penyidik melalui sertifikasi dan memotong birokrasi yang berbeli-belit untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih cepat kepada masyarakat seperti menerapkan sistem online dalam perpanjangan SIM, STNK, BPKB, termasuk tilang secara online. Langkah penting lainnya adalah secara internal menindak tegas anggota polisi yang melakukan pelanggaran.