Ini Alasan Sejumlah Fraksi Usulkan Penambahan Jumlah Anggota DPR

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.Com– Sejak Pemilu 2009 jumlah anggota DPR RI adalah 560, atau bertambah 10 kursi dibandingkan Pemilu 2004 yang berjumlah 550. Melalui perubahan RUU Pemilihan Umum (Pemilu) yang saat ini sedang dibahas, wacana penambahan jumlah anggota DPR kembali mencuat.

Dalam draf RUU Pemilu usulan pemerintah, poin tersebut ada pada Pasal 155, yang berbunyi: “Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh)” atau tetap. Namun sejumlah fraksi melontarkan wacana penambahan jumlah anggota DPR dari 560 menjadi 570 atau bahkan 580.

Fraksi Partai Golkar, PKB, dan PAN, termasuk diantara yang mendukung wacana penambahan jumlah kursi DPR. Sedangkan Fraksi Partai Gerindra dan PDIP termasuk dalam kelompok yang tidak mengusulkan tetapi tidak menolak gagasan ini.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali yang berasal dari Fraksi Partai Golkar mengemukakan beberapa alasan perlunya penambahan jumlah anggota DPR. Pertama, adanya provinsi hasil pemekaran seperti Kalimantan Utara (Kaltara). Provinsi induknya adalah Kalimantan Timur yang pada Pemilu 2014 merupakan satu dapil dengan alokasi 8 kursi DPR.

“Alokasi kursi DPR untuk dapil baru Kaltara setidaknya 3. Kalau diambil dari provinsi induk akan jadi masalah karena dapil Kaltim tinggal 5 kursi. Diambil dari dapil di Pulau Jawa juga sulit, karena alokasi kursi untuk Provinsi Jawa Barat dulu pernah diambil untuk pemekaran Provinsi Kepulauan Riau,” kata Zainudin Amali, saat dihubungi Sayangi.Com, Senin (23/1).

Selain tambahan kursi untuk provinsi baru hasil pemekaran, Zainudin mengemukakan, ada juga pertimbangan proporsionalitas alokasi kursi di satu dapil dengan jumlah pemilih. Selama ini ada pandangan bahwa harga kursi DPR di dapil Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan di luar Pulau Jawa. Ternyata, di Kepri dengan jumlah pemilih 1,2 juta alokasi kursinya cuma 3, berarti 400 ribu pemilih untuk 1 kursi. Wilayah Kepri juga luas dan terdiri dari banyak pulau. Karena itu untuk Kepri layak ditambah 1 atau 2 kursi.

Selain Kepri, menurut Zainudin, ada beberapa daerah yang perlu ditambah alokasi kursinya seperti Pulau Madura dan Jawa Timur.

Dapil Khusus LN

Lukman Edy, wakil ketua Komisi II DPR dari PKB yang menjadi Ketua Pansus RUU Pemilu, menyampaikan pendapat yang senada dengan Zainudin Amali. Perlu ada alokasi kursi untuk daerah otonomi baru hasil pemekaran, tanpa mengurangi jatah dapil induknya.

Selain tambahan kursi untuk daerah otonomi baru hasil pemekaran, kata Lukman, juga perlu ada tambahan kursi untuk daerah pemilihan luar negeri.

Pada Pemilu 2014 dan sebelumnya, warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri masuk dapil DKI Jakarta. Lukman berpendapat,  penggabungan itu tidak efektif karena pemilih di luar negeri tidak terwakili dengan baik di DKI Jakarta baik dari sisi program maupun anggaran.

“Jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri mencapai sekitar 2,5 juta orang, sebaiknya perlu dapil tersendiri dan dialokasikan empat kursi,” kata Lukman, di Gedung DPR, Senin (23/1).

Dengan alasan yang hampir sama, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PAN Yandri Susanto mendukung wacana penambahan jumlah anggota DPR.

“Ada banyak pertimbangan, antara lain peningkatan jumlah penduduk dan untuk mengakomodir dapil baru. PAN mendukung jumlah anggota DPR periode berikutnya bertambah. Tidak hanya 570, bisa saja 580 orang,” kata Yandri.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan, angka 560 kursi DPR tidak mutlak. Menurutnya, fraksi PDIP punya beberapa simulasi apabila kursi DPR bertambah, berkurang atau tetap.

“Bagaimana kalau kurang jadi 490 kursi, bagaimana kalau tambah jadi 580 kursi. Ini masih pandangan kami sendiri, belum didiskusikan dengan partai lain,” kata Arif.

Sikap Pimpinan DPR

Pimpinan DPR tampaknya juga mendukung wacana penambahan jumlah anggota DPR RI periode mendatang.

“Penambahan jumlah anggota DPR itu masuk akal sejalan dengan representasi jumlah penduduk. Menurut saya wajar menjadi 570 bahkan 580 karena menyesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Fadli berpendapat, penambahan jumlah anggota DPR tidak akan membebani anggaran karena anggaran DPR masih di bawah Rp5 triliun. Dibandingkan dengan total APBN sekitar Rp2000 triliun berarti hanya sekitar 0,2 persen.

“Anggaran DPR di Indonesia terlalu kecil, kalau dilihat dari persentase anggaran parlemen di Amerika atau Eropa,” kata Fadli

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan pembahasan wacana penambahan anggota DPR kepada Pansus RUU Pemilu. “Itu semua sedang dibahas di RUU Pemilu. Tentu kami serahkan pada tim Pansus RUU Pemilu yang sedang akan mengadakan studi banding,” kata Novanto, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Menurut Novanto, studi banding bertujuan melihat langsung ke daerah-daerah dan mengkaji kemungkinan penambahan anggota DPR karena ada beberapa daerah yang terlalu luas untuk dijadikan satu daerah pemilihan (dapil), seperti di Nusa Tenggara Timur atau Jawa Timur.

“Memang kalau kita lihat, banyak daerah-daerah yang begitu luas. Misalnya daerah saya NTT ada 22. Ini memang berat. Belum lagi di Jawa Timur. Makanya kita minta evaluasinya,” ucapnya.

Novanto meminta Pansus RUU Pemilu meninjau langsung ke daerah-daerah itu sehingga Pimpinan DPR RI bisa menentukan jalan keluar terbaik.