Kuasa Hukum Ahok Yakin Saksi Fakta Untungkan Kliennya

Foto: AFP

Jakarta, Sayangi.Com– Trimoelja D Soerjadi, anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merasa yakin bahwa saksi fakta yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang ke-7, Selasa (24/1), justru menguntungkan kliennya.

“Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Yuli Hardi menyatakan masyarakat menerima Ahok dengan baik hingga memberikan sukun goreng, yang artinya menyambut Ahok dengan baik di Kepulauan Seribu,” kata Trimoelja seusai sidang lanjutan kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (24/1) malam.

Menurut Trimoelja, Lurah Yuli Hardi juga mengatakan bahwa 99 persen warga di sana beragama Islam dan tidak ada yang protes setelah Ahok berpidato.

“Bahkan tidak ada warga di Kepulauan Seribu yang melapor (Ahok), ini kan menarik,” ucap Trimoelja.

Sedangkan terkait penyebutan Surat Al-Maidah ayat 51 di tengah-tengah pidato Ahok, ia menyatakan, tidak ada kesengajaan dari kliennya itu untuk menghina Al-Quran.

“Maka nanti dalam pembelaan, dijelaskan bahwa mindset Pak Ahok waktu itu karena dia punya pengalaman pahit di (Pilkada) Bangka Belitung ketika lawan politiknya menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 agar tidak memilih pemimpin yang non-muslim,” ucap Trimoelja.

Sidang ketujuh Ahok menghadirkan empat saksi dari pihak JPU, masing-masing dua saksi fakta dan dua saksi pelapor.

Dua orang saksi fakta adalah Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Yuli Hardi; dan Nurkholis Majid, pegawai tidak tetap pada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta yang merekam pidato Ahok. Sedangkan dua saksi pelapor adalah Muhammad Asroi Saputra dan Iman Sudirman.

Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.