Kapolri di UIC: Aturan PBB Demo Tak Boleh Ganggu Hak Orang Lain

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi tidak bersifat absolut, tetap dibatasi dengan tegas agar tidak mengganggu hak orang lain.

“Penyampaian pendapat di muka umum diatar bukan hanya oleh UU No 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, tapi juga diatur dalam dokumen PBB yang disebut International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),” kata Tito saat menyampaikan kuliah umum di kampus Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Rawamangun Jakarta, Jum’at (10/2).

Menurut Tito, dalam doktrin ICCPR pada pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk penyampaian pendapat tanpa gangguan (wihtout interference).

“Tapi Pada ayat 2 dijelaskan bahwa penyampaian pendapat (freedom of expression) itu tidak bersifat absolut tapi dibatasi oleh keharusan untuk menghargai hak asasi orang lain (respect of the rights or reputations of others),” kata Tito.

Jadi, menurut Tito, demonstrasi di jalan protokal selain dilarang oleh UU no 9 1998 karena mengganggu ketertiban umum, juga dari sisi aturan internasional model aksi seperti itu tidak dibenarkan.

Kedua aturan tersebut diakui Tito juga menjadi pertimbangan mengapa pihaknya melarang rencana aksi long march 112 yang direncanakan dilakukan oleh FUI pada 11 Februari besok.

“Kemasannya bagus, long march dari Monas jalan pagi ke HI terus balik lagi ke Monas sambil bawa spanduk. Sama aja demo itu namanya cuma beda kemasannya. Udahlah jangan tipu-tipu, kita polisi juga ga bodoh-bodoh amat,” ujar Tito disambut gelak tawa hadirin.

Tito menegaskan kalau demo tersebut dilakukan dengan mengganggu orang lain tetap tidak boleh, karena orang lain memiliki hak untuk menggunakan jalan protokol tersebut.

Taman Aspirasi

Lebih lanjut Tito menjelaskan solusi alternatif bagaimana agar penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan berbekal pengalaman saat menjalani kuliah program S2 di Inggris Tito menggagas dibangunnya taman aspirasi di depan Istana Negara. Menurut Tito, ide tersebut ia sampaikan kepada gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPR saat dirinya menjadi Kapolda Metro Jaya pada tahun 2015.

“Di Inggris itu ada namanya high park corner tapatnya di tengah kota London. Di pojok taman ada tempat khusus demo. Jadi orang mau demo apa aja boleh, mau ngomong apa saja boleh, tapi jangan sampai ke jalan. kalau nanti demonya menarik wartawan akan datang tapi kalau demonya urusannya cuma untuk nasi bungkus wartawan kabur. Jadi tergantung isunya,” kat Tito.

Menurut Tito, saat ini di depan istana negara Jakarta sudah ada taman aspirasi. Dia berharap Taman Aspirasi juga segera dibangun di gedung DPR/MPR guna mengurangi kemacetan lalu lintas di depan gedung parlemen tersebut.

Kuliah umum Kapolri tersebut dihadir Rektor UIC Musni Umar, Dekan Fakultas Hukum Syukur Mandar dan sejumlah civitas akademica UIC lainnya. Hadir juga mantan anggota DPR RI Bursah Zarnubi, para tokoh Ormas dan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta.