Soal RDP di Komisi III Kemarin, Djoko Edhi: Kali Ini Kapolri Saya Acungi Jempol

Djoko Edhi Abdudrrahman
Djoko Edhi Abdudrrahman

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi III DPR RI periode 2004-2009 Djoko Edhi Abdurrahman mengapresiasi kemampuan Kapolri Tito Karnavian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam dari politisi Senayan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI kemarin.

Seperti diketahui dalam rapat kerja Rabu (22/2) kemarin, sejumlah anggota Komisi III DPR memberondong Kapolri dengan pertanyaan yang akhir-akhir ini menjadi isu penting seperti kasus Antasari yang dianggap menyerang SBY, kasus Ahok, tuduhan kriminalisasi ulama, serta penanganan kasus yang dianggap tebang pilih.

“Kemarin itu saya lihat jawaban-jawaban Kapolri memang bagus dan cerdas. Pertanyaan anggota DPR banyak menyerang karena jumlah masalah yang bertumpuk dan berhasil dijawab dengan meyakinkan. Ternyata Tito itu menguasai pasal demi pasal, makanya kali ini saya acungi jempol,” kata Djoko Edhi di Jakarta, Kamis (23/2).

Cara Tito dalam menguraikan masalah menurut Djoko sangat pas dan terukur sehingga tidak memberikan ruang kepada anggota DPR untuk meneruskan pertanyaan.

“Jadi argumennya itu cerdas, menguasai masalah, bahasanya taktis dan logika hukumnya jalan. Itu yang membuat tidak ada ruang lagi bagi anggota dewan untuk meneruskan pertanyaan,” katanya.

Djoko kemudian membocorkan kebiasaan di komisi III DPR ketika menghadapi mitra kerja yang jawabannya tidak memuaskan.

“Pengalaman di Komisi III periode kami dulu, kalau jawaban tidak jelas biasanya dikerjain sampai jam 3 pagi. Nah, Tito lolos yang begitu itu,” katanya.

Dari pemaparan di Komisi III kemarin, menurut Djoko, kesan yang muncul sebalumnya bahwa Kapolri menjadi otak di balik serangkaian operasi kepolisian yang kontroversial menjadi terbantahkan.

Lebih lanjut Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) ini menyarankan agar Tito terus membangun budaya hukum dan mewujudkan reformasi struktural di tubuh Polri seperti yang dijanjikan sebelumnya. Jika itu dilakukan, menurut Djoko, maka public trust yang dicita-citakan Tito akan tercapai.

“Yang bolak-balik gagal di kepolisian itu kan membangun budaya hukum, misalnya polisi yang dulu masih jadi alat kekuasaan itu karena tidak ada budaya hukum. Kalau budaya kekuasaan ini disingkirkan dan menjadi budaya hukum itu bagus,” katanya.