DPR: Demi Bela Ahok, Pemerintah Sudah Melanggar UU

Ariza Patria

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyesalkan sikap pemerintah yang acuh tak acuh dan tidak mendengarkan saran kalangan anggota DPR agar pemerintah menonaktifkan Basuki T Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI. Pemerintah tetap ngotot meskipun langkah yang diambilnya menabrak Undang-Undang.

Ariza mengatakan, langkah pemerintah tersebut merupakan preseden buruk bagi Indonesia. Sebab, dengan mudahnya aparatur negara atau pemerintah melanggar undang-undang hanya demi kepentingan seseorang.

“Tentunya akan timbul ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum kita,” kata Ariza kepada wartawan, Kamis (23/2).

Ketua DPP Partai Gerindra tersebut juga mengapresiasi langkah Mahkamah Agung yang tidak mengeluarkan fatwa yang diminta Mendagri terkait Ahok. Menurutnya, apa yang dilakukan MA sudah tepat. Sebab, keputusan pemerintah tidak menonaktifkan Ahok mengada-ada.

“Para Hakim Agung tidak kalah pintar. Masalah ini dikembalikan kepada pemerintah. Sekarang pemerintah bingung menyikapinya, minta fatwa MA tetapi MA mengembalikan kepada pemerintah untuk memutuskan. Masalah ini masuk ranah politik. Karena dianggap rawan, MA tidak mau terlibat. Berkali-kali MA tidak mau seperti itu, seperti pilkada, MA maunya di MK,” ungkapnya.

Ariza juga menjelaskan langkah yang diambil anggota DPR menggunakan hak angket. Hal tersebut dilakukan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah mengaktifkan kembali Ahok.

“Makanya ada empat fraksi mengajukan hak angket,” jelasnya.