Di Depan BEM Se-Nusantara, Kapolri Bicara Ancaman Bangsa Hingga Soal Freeport

Kapolri Tito Karnavian saat menyampaikan Kuliah Umum di hadapan Pimpinan BEM se-Nusantara di Kampus Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru Riau, Jum'at (3/3/2017) (Foto: Sayangi.com)

Pekanbaru, Sayangi.com – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan Kuliah Umum di hadapan Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Nusantara (BEM Nusantara) yang sedang berkumpul di Universitas Islam Riau (UIR) dalam rangka perhelatan Temu Nasional ke-9 BEM Nusantara. Pada kesempatan itu Kapolri berbicara soal ancaman bangsa Indonesia hingga masalah Freeport.

Dalam kuliah umumnya di hadapan sekitar tujuh ratus orang yang terdiri dari BEM Nusantara dan civitas akademika UIR, Tito mengelompokkan ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia ke dalam faktor internal dan eksternal.

Pada faktor internal, menurut Tito, hal paling utama yang berpotensi sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia adalah tidak meratanya pembangunan. Harus diakui, selama 71 tahun Indonesia merdeka komposisi masyakarat Indonesia masih didominasi oleh kelas bawah (lower class). Gini ratio yang mengukur gap antara orang kaya dan orang miskin masih sangat tinggi, meskipun saat ini terus menurun.

“Ketimpangan ini berpotensi memunculkan konflik horizontal karena kecemburuan sosial oleh lower class kepada kelompok high class bisa pecah menjadi potensi pemecah belah bangsa. Jadi harapan kita ke depan adalah bagaimana agar kelompok lower class ini menjadi kecil dan kelas menengahnya (middle class) makin besar,” kata Tito Karnavian dalam kuliah umum bertema “Dampak Globalisasi Terhadap Keamanan dan Kedaulatan Bangsa” di Kampus UIR Riau, Jum’at (3/3/2017).

Adapun faktor eksternal, lanjut Tito, merupakan dinamika poltik global yang berpotensi mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Diakui Tito, tidak ada perubahan signifikan akan terjadi di Indonesia tanpa keterlibatan faktor eksternal. Indonesia merdeka 1945 karena ada Perang Dunia II, sedangkan perubahan politik tahun 1998 dari sistem Orde Baru menuju era reformasi terjadi karena selesainya perang dingin. Karena itu, menurut Tito, Indonesia harus bisa mengamati dinamika politik dunia ini agar bisa menyikapinya dengan tepat.

“Dinamika politik internasional penting kita amati secara terus menerus karena akan berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Apalagi di era globalisasi dan era teknologi informasi saat ini. Indonesia sudah menjadi bagian dari sistem dunia. Indonesia tidak berada di ruang vakum yang terisolasi, tapi Indonesia sudah menjadi bagian dari sistem ketertiban dunia,” katanya.

Tito kemudian dengan panjang lebar menjelaskan dinamika politik global sejak era perang dingin hingga kondisi mutakhir dimana menurutnya dunia membutuhkan kekuatan super power baru untuk mengimbangi hegemoni Barat. (Pandangan Tito Karnavian soal ini, baca juga: Kapolri di Silatnas HMI: Kebangkitan China Bagus Untuk Keseimbangan Global)

“Pada saat perang dingin politik dunia masih bipolar. Barat dan sekutunya dengan ideologi demokrasi liberal berhadapan dengan Timur yaitu China dan Soviet dengan ideologi komunis. Setelah komunisme jatuh pada tahun 1990, dua tahun kemudian Barat menjadi pemegang hegemoni dunia dan memaksakan agenda-agendanya termasuk demokratisasi dan liberalisasi di seluruh dunia,” kata Tito.

Dominasi Barat inilah kemudian membuat sistem dunia yang anarkhi menimbulkan ketidakteraturan sehingga berlakulah hukum rimba, siapa kuat dia yang menang. Negara-negara yang tidak siap dengan demokrasi liberal, termasuk yang menganut sistem otoriter dan oligarkhi akhirnya bertumbangan. Dia mencontohkan Indonesia, Irak, Mesir, Libia, dan Tunisia.

Tito kemudian mengutip pendapat Francis Fukuyama dalam buku The End of History yang menyebut bahwa dunia mengarah pada demokrasi liberal. Sejak tahun reformasi 1998, menurut Tito, diakui atau tidak, Indonesia telah menganut sistem demokrasi model terebut. Hal itu merupakan konsekuensi dari peta politik global yang monopolar akibat higemoni Amerika Serikat dan Barat pasca perang dingin.

“Makanya sejak 1998 Indonesia mengarah demokrasi liberal. Media boleh menulis apa saja tidak dibridel. Legislatif perannya meningkat, isu perlindungan HAM dan tuntutan supremasi hukum juga menguat,” kata Tito.

Persoalannya, lanjut Tito, demokrasi liberal yang diadopsi Indonesia dan munculnya pemerintahan sipil menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, demokrasi pada satu sisi memang positif, tapi jika demokrasi terlalu liberal dan tidak bisa dikelola dengan baik justru bisa menjadi faktor pemecah belah bangsa karena diterjemahkan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya.

Bahayanya, kata Tito, apabila demokrasi liberal diterapkan pada masyarakat yang struktur demografinya lower class akan membuat masyakrat bawah mengental primordialismenya, sehinga berpotensi menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan.

“Demokrasi liberal yang diterapkan di masyarakat yang low classnya banyak juga berbahaya karena mereka tidak mengerti demokrasi. Mereka bisa dimanipulasi dan didikte oleh kelompok yang memiliki kekuasaan, memiliki uang, memiliki media, dan lainnya,”

Tito kemudian mejelaskan perbedaan pilihan Indonesia ini dengan Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad, menurut Tito, pernah menjelaskan bahwa ada dua arah dalam menjalankan negara yang harus dipilih salah satu untuk diprioritaskan, yaitu jalan demokrasi dan jalan kesejahteraan. Malaysia dan Singapura memilih jalan kesejahteraan lebih dahulu.

Kasus Freeport

Dalam ceramahnya yang disampaikan tanpa teks tersebut, Tito juga menjelaskan soal anatomi Freeport di Indonesia. Hal itu untuk menanggapi sejumlah pandangan kalangan yang mengatakan Freeport dikuasi oleh asing dan harus diambil alih oleh Indonesia.

Sebagai mantan Kapolda Papua, Tito mengaku paham betul soal Freeport. Dia menyampaikan bahwa Freeport memiliki sejarah politik sendiri, tidak bisa disamakan dengan investasi asing lain yang masuk begitu saja ke Indonesia. Freeport sudah masuk ke Papua dan melakukan eksplorasi pada tahun 1960 ketika Papua masih dikuasai Belanda.

“Pada tahun 1967 Freeport beroperasi, saat itu Papua belum masuk terintegrasi dengan Indonesia.  Tahun 1969 baru dilaksanakan Pepera/referendum yang kemudian Papua terintegrasi ke Indonesia atas bantuan Amerika Serikat, terutama di meja diplomasi sehingga keluarlah resolusi PBB yang akhirnya menyebut Papua merupakan bagian integral dari Indonesia,” jelas Tito.

Bantuan Amerika Serikat tersebut, menurut Tito tidaklah bebas dari deal-deal politik dengan Pemerintah Indonesia waktu itu.

“Ada deal dibalik itu, yaitu Indonesia boleh mengambil satu pulau Papua itu, tapi satu gunung yang namanya Gunung Grasberg itu dikelola oleh Freeport,” jelas Tito.

“Jadi di mata Amerika kira-kira dia bilang itu (gunung Grasberg) bukan punya kamu (Indonesia), Itu punya Belanda dan orang Papua, tapi saya bantu kamu dapat satu pulau, saya dapatnya satu gunung saja, Papua tidak akan bisa jadi milik Indonesia kalau tidak dibantu oleh Amerika,” kata Tito lebih lanjut.

Kalau pengelolaan Freeport diambil alih oleh Indonesia, kata Tito, maka bisa membuat Amerika Serikat marah dan akan berpengaruh pada posisi Indonesia dalam diplomasi internasional.

“Kalau diambil alih, ngampuk ini kawan. Kalau ngamuk di meja diplomasi kita tidak punya kawan,” kata Tito.

Dalam Kuliah Umum tersebut hadir antara lain Rektor UIR Detri Karya, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mantan anggota DPR Bursah Zarnubi, dan Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar.

Temu Nasional Temu Nasional ke-9 BEM Nusantara berlangsung tanggal 2-7 Maret 2017. Selain Kapolri, sejumlah tokoh nasional turut menjadi narasumber yaitu Pengamat Politik Idrus Marham, Dirut Indika Energy M Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Dr. Arif Budimanta, Anggota Komisi XI DPR Sarmuji, mantan Panglima TNI Moeldoko, Budayawan Radhar Panca Dahana, dan sejumlah tokoh lainnya dari Provinsi Riau.