Pajak Penjualan 20% Untuk Apartemen Rp10 Miliar dan Rumah di Atas Rp20 Miliar

ilustrasi design rumah mewah/Foto: rumahmasadepan.com

Jakarta,Sayangi.Com– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 1 Maret 2017 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, Senin (6/3), PMK itu memuat empat lampiran yang menjelaskan kelompok barang mewah dengan tarif pajak penjualan yang berbeda.

Termasuk dalam lampiran I dengan tarif pajak penjualan sebesar 20 persen adalah kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya, yaitu rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20 miliar atau lebih; serta apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp10 miliar atau lebih.

Lampiran II yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 40 persen adalah kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

Lampiran III yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 50 persen adalah a: kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam Lampiran II, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, helikopter, dan pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter; b: Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: senjata artileri, revolver dan pistol, dan senjata api (selain revolver dan pistol), dan peralatan semacam itu yang dioperasi dengan penembakan bahan peledak.

Lampiran IV yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75 persen, belum dijelaskan dalam PMK ini, tapi dinyatakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017, yang diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana.