Di Hadapan MUI, Kapolri Bicara Kebhinekaan Hingga Reklamasi

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Pleno ke-16 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor pusat MUI Jalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat, Selasa (21/3). Foto: TribrataNews
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Pleno ke-16 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor pusat MUI Jalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat, Selasa (21/3). Foto: TribrataNews

Jakarta, Sayangi.com – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian didaulat menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Pleno ke-16 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor pusat MUIJalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat, Selasa (21/3).

Rapat pleno ini mengangkat tema “Dialog Ulama-Umaro Meneguhkan Kondusifitas Umat”. Pada kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan pentingnya mengelola kebhinekaan di Indonesia guna memininalisir munculnya konflik.

“Indonesia merupakan negara yang unik, memiliki banyak perbedaan mulai dari agama, suku, bahasa, adat budaya. Keberagaman ini harus dikelola dengan baik agar tidak muncul konflik yang memicu disintegrasi bangsa. Untuk itu spirit Sumpah Pemuda menginspirasi kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa”, ujar Kapolri.

Tito juga menyinggung soal lahan Reklamasi Teluk Jakarta yang oleh sejumlah pihak dianggap sengaja dibuat untuk warga berpaspor China. Penerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik ini mengharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu tersebut.

“Itu tidak akurat,” kata Tito.

Tito mengatakan hal tersebut menanggapi pertanyaan hadirin terkait isu reklamasi di Teluk Jakarta.

Menurut Tito, pemerintah China malah belakangan mengeluarkan kebijakan baru yaitu soal larangan bagi warganya membeli aset properti di luar negeri. Alasannya, agar perputaran uang deras terjadi di dalam negeri China.

Menurut dia, Indonesia dan China memang memiliki kerja sama dalam beberapa bidang, salah satunya pengembangan infrastruktur di dalam negeri, yang sebaiknya tidak ditanggapi secara berlebihan.

Kendati demikian, Karnavian mengajak setiap warga Indonesia -hususnya umat Islam- untuk turut mengawal kerja sama bilateral dua negara yang saling menguntungkan.

Pemerintah, kata dia, sejatinya terus mengupayakan kerja sama bilateral itu memberi manfaat bagi dua negara. Salah satu syarat kerja sama itu adalah pemerintah Indonesia harus menjadi pihak yang berkuasa mengendalikan kerja sama.

“Formula kerja samanya, uangnya masuk tapi kita yang atur. Sebab kalau peluang itu dilewatkan, rugi kita,” tegas Tito.

Tampak hadir dalam rapat pleno tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof DR Din Syamsudin dan pengurus, Kabaintelkam Polri Komjen Pol Lutfie Lubihanto dan Kadiv humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar.