YLBHI: Petani Kendeng Demo di Istana, Pemerintahan Jokowi Seharusnya Malu

Ilustrasi / Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati Presiden meminta Presiden Joko Widodo agar menjadikan hukum sebagai panglima di negeri ini. Ia juga meminta Jokowi agar menjaga menjaga wibawa pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Hal itu diungkapkan Asfi mengenai adanya ketidakpatuhan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap hukum dalam kasus pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng. Padahal Mahkamah Agung sudah memutuskan mencabut izin tersebut.

“Kami minta adalah Presiden menegakkan Negara Kesatuan RI sebagai negara hukum dan wibawa pemerintah terhadap pemerintah daerah,” kata Asfinawati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/3/2017).

Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakan karena sebelumnya sudah ada putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Oktober 2016 yang mencabut izin pabrik semen.

“Putusan MA tentang pencabutan izin esensinya penghentian operasi bukan kertas izin yang dicabut. Oleh karena Itu, penerbitan izin baru di tempat sama dengan esensi yang sama adalah pembangkangan terhadap hukum dan penggerogotan terhadap Negara hukum,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Asfi juga menyoroti langkah para petani dari kawasan Pegunungan Kendeng yang melakukan aksi di depan Istana Negara Jakarta dengan cara mengecor kaki dengan semen. Aksi tersebut sudah dilakukan sejak Senin (13/3/2017).

Para petani Kendeng itu memprotes izin lingkungan baru yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan terbitnya izin tersebut kegiatan penambangan karst PT Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.

Lebih jauh Asfi menilai bahwa aksi mengecor kaki yang dilakukan para petani Kendeng Rembang, Jawa Tengah, berlangsung damai. Ini adalah upaya terakhir setelah berbagai lembaga resmi negara diam.

Kendati berlangsung damai, ia menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi seharusnya malu karena rakyatnya harus melakukan aksi hingga ke Istana demi mendapatkan keadilan.

“Negara seharusnya merasa malu karena ‘memaksa’ rakyatnya melakukan aksi demi penyelamatan tanah tumpah darahnya yang dalam pembukaan UUD 45 menjadi tugas negara,” ucapnya.

Kepada wartawan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengaku sudah menyampaikan tuntutan para petani Pegunungan Kendeng yang melakukan aksi mengecor kaki di Istana kepada Presiden Joko Widodo.

Namun, Jokowi menyatakan tidak akan mencabut izin yang diterbitkan Ganjar karena merupakan wewenang pemerintah daerah.

“Itukan memang pemda punya kewenangan buat (menerbitkan) izin itu, tidak semua dari Presiden,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).