Kemenhub Berharap Pemda Ikut Atur Regulasi Transportasi Online

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub J.A. Barata. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub J.A. Barata. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan J.A. Barata mengatakan, dalam Undang-Undang kendaraan roda dua belum dapat disebut sebagai angkutan umum. Pasalnya, pihak Kemenhub ada beberapa faktor yang menjadikan kendaraan roda dua layak disebut sebagai transportasi umum.

“Hngga saat ini belum ada aturan soal kendaraan roda dua dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini karena beresiko dan tidak ramah dengan cuaca,” ujar Barata di diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (25/3).

Selain itu, kata Barata, bila kendaraan roda dua dijadikan transportasi umum akan menimbulkan banyak kendala. Pasalnya, kendaraan roda dua dirasa kurang efektif untuk transportasi umum.

“Kemudian penggunaan angkutan umum semakin kecil semakin tidak efektif ruang jalannya,” tegasnya.

Barata juga mengatakan, banyaknya transportasi roda dua online di beberapa kota besar karena adanya beberapa faktor yang mendukung. Oleh karena itu, regulasi kendaraan transportasi umum roda dua sebaiknya diatur oleh pemerintah daerah masing-masing.

“Ini kondisi situasional bagaimana ojek menjamur, contohnya di Jakarta karena memang banyak jalan macet. Oleh karena itu sebaiknya hal itu diatur oleh Pemda masing-masing seperti contohnya keberadaan andong di Yogyakarta,” paparnya.

Lebih jauh Barata berpandangan, bahwa keberadaan transportasi umum roda dua tidak akan bertahan selamanya. Karena, kata Barata,  keberadaan transportasi roda dua online yang saat ini menjamur karena transportasi massal yang dibangun pemerintah belum selesai.

“Ini kan hanya sementara, kalau MRT sudah jadi LRT sudah ada ini akan minggir. Ini memang kita perlu atur secara pemerintah daerah,” pungkasnya.