DPR Anggap Perlu Revisi UU LLAJ Untuk Mengatur Transportasi Online

Anggota Komisi V DPR RI Moh Nizar Zahro. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo).
Anggota Komisi V DPR RI Moh Nizar Zahro. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo).

Jakarta, Sayangi.com – Tidak adanya payung hukum untuk roda dua sebagai kendaraan transportasi umum disayangkan oleh Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan dan infratruktur.

Menurut anggota Komisi V DPR RI Moh. Nizar Zahro, roda dua sebagai transportasi umum online memang merupakan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 tidak diatur mengenai kendaraan roda dua, sementara regulasi dalam permenhub no 32 tahun 2016 yang mengatur tentang transportasi online juga tidak mengatur roda dua sebagai transportasi umum.

“Maka dari itu perlu adanya revisi undang – undang LLAJ itu. Dengan adanya revisi UU LLAJĀ  maka kendaraan roda dua atau ojek online memiliki payung hukum yang kuat,” ujar Nizar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/3).

Nizar juga mengatakan, bahwa Perda yang dibuat beberapa daerah dalam menyikapi keberadaan transportasi online karena payung hukum. Namun, kata Nizar, ruang lingkup Perda bersifat sempit dan sangat terbatas.

“Kalau aturan Perda itu kan hanya mengikat di daerah bersangkutan. Perda sendiripun harus berpatokan pada landasan hukum diatasnya seperti undang – undang,” paparnya.

Politisi Gerindra ini juga mengatakan, dengan adanya Perda yang dibuat untuk mengatur transportasi online, justru dikhawatirkan hal tersebut bertentangan dengan hasil revisi UU LLAJ. Oleh karena itu Nizar meminta Kementrian Perhubungan untuk mencari solusi terbaik mengenai permasalahan transportasi online.

“Sebaiknya kemenhub responsif dengan masalah ini. Segera revisi UU LLAJ. Untuk apa juga merevisi permenhub no 32 tahun 2016 kalau pada akhirnya masih tidak ada payung hukum untuk ojek online,” tandasnya.