Jokowi di Mandailing Natal: Saya Pemilik NKRI, Ini Buktinya Sertifikat Tanah

Presiden Jokowi saat menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga, di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumut, Sabtu (25/3) siang/Foto: Humas Sekretariat Presiden

Panyabungan, Sayangi.Com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembagian sertifikat tanah di Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat pada tahun 2017 ini, sebagai bagian dari program reforma agraria. Tahun 2018, targetnya dinaikkan menjadi 7 juta sertifikat.

Jokowi menyampaikan hal itu saat menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga, di Taman Raja Batu, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (25/3).

Sebelumnya, Presiden juga menyerahkan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, sertifikat adalah hak status hukum dari tanah milik warga. “Simpan di tempat aman dan tidak kena bocor,” ujarnya.

Sertifikat yang diterima, kata Presiden, merupakan bukti kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jadi sekarang harus berani mengatakan, Ya saya pemilik NKRI. Ini buktinya sertifikat tanah saya,” kata Jokowi, dikutip dari laman setkab.go.id.

Jokowi mengatakan, program reforma agraria merupakan wujud nyata keadilan, dan di negara maju sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara. Rakyat bisa maju jika punya sertifikat. Sertifikat tanah juga bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman, memperoleh modal, mendapatkan penghasilan, dan nantinya bisa diwariskan kepada anak cucu.

“Jika untuk agunan, bisa untuk modal kerja, tapi jangan untuk beli mobil dan tidak produktif,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengemukakan, tahun 2045 mendatang saat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pendapatan perkapita akan mencapai 29 ribu dollar AS, dan diharapkan saat itu tidak ada kemiskinan. Namun ia mengingatkan, untuk mencapai hal tersebut syaratnya yaitu kestabilan politik.

Presiden Jokowi disambut ribuan warga saat menuju tempat acara Silatnas JBMI di Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, Mandailing Natal, Sabtu (25/3) pagi/Foto: Humas Setpres

Masalah Juru Ukur

Presiden Jokowi mengemukakan, kendala utama yang dihadapi dalam penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat adalah kurangnya jumlah tenaga juru ukur.

Jika kurang, Jokowi meminta penambahan juru ukur baik melalui rekrutmen Pegawai Negeri Sipil maupun jalur alih daya (outsourcing).

“Tahun depan targetnya 7 juta sertifikat yang dibagikan,” kata Presiden.

Dari 106 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang yang telah disertifikatkan. Presiden menginginkan semua bidang telah bersertifikat pada 2025. Tahun ini ditargetkan 5 juta sertifikat, dan tahun 2018 7 juta sertifikat.

Presiden mengingatkan apabila target tidak tercapai, maka semua pihak harus bertanggungjawab mulai dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten/kota, kepala BPN tingkat provinsi hingga menteri untuk tingkat pemerintah pusat.

Reforma agraria, katanya, bukan sebatas persoalan administrasi terkait penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan namun lebih kepada keadilan.

Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara,  Jokowi didampingi ibu negara Iriana Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.