Deddy Mizar: Revisi Permenhub Sulit Diterapkan Dalam Waktu Singkat

Deddy Mizwar

Bandung, Sayangi.Com– Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyebut revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 yang akan berlaku pada 1 April 2017 sulit dilakukan dalam waktu yang singkat oleh pemerintah daerah.

“Ada hal yang implementasinya membutuhkan waktu,” kata Deddy di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (26/3), seperti dikutip Antara.

Deddy menuturkan, dari 11 poin revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016 yang mengatur jasa tranportasi non trayek berbasis online, ada yang tidak bisa serta-merta langsung diterapkan. Antara lain pengaturan kuota dan penentuan tarif.

Pemerintah provinsi, katanya, mesti menyusun formulasi agar menjadi pedoman lalu diturunkan menjadi peraturan wali kota dan peraturan bupati di tiap daerah.

“Pemberlakuan tanggal 1 April, tapi implementasinya yang efektif mulai kapan? Sekarang tanggal 26, lima hari susah,” kata Deddy.

Hal itu ditambah dengan masih banyaknya para pengusaha angkutan konvesional yang belum memahami secara jelas mengenai turunan dari Permenhub tersebut. Sehingga dikhawatirkan akan memicu kembali konflik.

Sehingga, lanjut dia, perlu ada sosialisasi secara menyeluruh mengenai revisi Permenhub itu. Apalagi, salah satu poin revisi mengenai badan hukum transportasi online yang mesti dipenuhi pengusaha angkutan berbasis online.

“Banyak yang belum paham. Maka dari pusat perlu untuk memberikan penjelasan dan apa perubahan tadi maknanya,” kata dia.

Dalam rangka itu, pada Kamis (30/3) mendatang pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupatan/kota, dan pihak transportasi terkait untuk menanyakan lebih jauh terkait revisi ini serta mengedepankan sisi keadilan berbagai pihak.

“Apa sebelum ada badan hukum harus berhenti operasi (bagi) online. Ini kan harus dipertimbangkan dari sisi keadilan. Yang penting menurut saya spiritnya tidak saling membunuh dan tidak saling menyudutkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kadishub Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, setelah adanya revisi Permenhub ini, pemerintah daerah akan menindaklanjutinya.

Saat ini pihaknya sedang menyusun draf Peraturan Gubernur Jawa Barat terkait penerjemahan Permenhub itu. Dalam penyusunannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan seluruh pihak terkait seperti pengusaha angkutan dan YLKI.