Divonis Bersalah, Presiden Jokowi Diminta Hormati Putusan Pengadilan

Jokowi / Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memutuskan Presiden Joko Widodo bersalah atau lalai dalam bencana asap di provinsi tersebut.

Selain Jokowi, para tergugat tentang Kebakaran Hutan tahun 2015 yang dinyatakan bersalah adalah empat Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, dan DPRD Kalimantan Tengah.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi Lingkungan Hidup DPR RI, Rofi Munawar, meminta agar presiden dan para tergugat menghormati putusan PN tersebut.

“Keputusan pengadilan Palangkaraya terkait perkara kebakaran hutan tahun 2015 harus dihormati dan dipandang sebagai proses koreksi dalam pengelolaan serta pencegahan kebakaran hutan di masa yang akan datang bagi Pemerintah,”┬ákata Rofi kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/3).

Menurut Rofi, class action atau gugatan masyarakat dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diatur dalam pasal 90. Dalam peraturan tersebut terdapat klausul masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

“Sebenarnya kasus Ini masih menyisakan persoalan yang masih terkait dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau terhadap 15 perusahaan yang sempat menjadi tersangka pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2015,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

“Sudah sepantasnya penanganan kasus dapat selaras dan memiliki potensi putusan yang sama.”