Tanggapi Jokowi, Ma’ruf Amin: Politik tak Bisa Lepas dari Agama

Ketua Umum MUI KH. Maruf Amin / Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin KH Ma’ruf Amin menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar politik dipisah dari agama. Menurut Ma’ruf, politik tidak bisa dilepaskan dari agama.

Ma’ruf juga menegaskan bahwa agama dan kehidupan politik harus berjalan beriringan. Keduanya harus saling menguatkan dan tidak boleh saling meniadakan. Jangan sampai kata dia, salah satu dari agama dan politik menguasai atau menggeser yang lain.

“Itu harus saling menguatkan,” kata Ma’ruf, di Crowne Plaza Hotel, Jakarta Pusat, Senin (27/3).

Hanya saja ia membatasi bahwa agama dalam konteks ini bukanlah agama yang radikal.

“Nah kalau radikalisme sekuler itu sekelompok orang yang kemudian juga mendelegitimasi agama sehingga agama itu tidak boleh ikut memberikan kontribusi di dalam kehidupan,” jelas Rais Aam PBNU ini.

Siapa Kelompok Radikalisme?

Menurut Ma’ruf, kelompok radikalisme agama adalah mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan agama. Ma’ruf menilai, orang-orang tersebut tidak memiliki komitmen kebangsaan.

Oleh karena itu, Ma’ruf menyarankan, hal tersebut mesti ada penguatan paham kebangsaan agar tidak memunculkan konflik.

Untuk mencegah hal itu, ia menyarankan, perlu adanya pembahasan untuk menghilangkan itu semua, dan mencari solusi kebangsaan, serta dan mencari pencerahan supaya mengantisipasi agar tidak timbul lagi masalah serupa.

“Supaya tidak terpengaruh, harus diisi dengan berbagai apakah itu dalam bentuk buku, diskusi, film-film pendek yang disiarkan di berbagai media sosial dan juga deradikalisasi, yaitu bagaimana mengembalikan mereka yang sudah terprovokasi kepada jalan yang benar, kepada pemahaman kebangsaan dan kenegaraan yang benar, saya kira itu hal yang harus kita lakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa agama dan politik harus dipisah. Hal itu untuk menghindari perpecahan hanya karena berbeda pilihan politik.

“Memang gesekan kecil-kecil kita ini karena Pilkada. Benar nggak? Karena pilgub, pilihan bupati, pilihan wali kota, inilah yang harus kita hindarkan,” kata Presiden saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 24 Maret lalu.

Jokowi meminta betul-betul agar urusan agama dan politik tidak dicampuradukkan.

“Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” katanya.

Dinilai tak Paham Pancasila

Hanya saja pernyataan Jokowi tersebut menuai kontroversi. Bahkan tak sedikit yang menyebut Jokowi tidak memahami Pancasila.

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman menilai keinginan Presiden Jokowi yang ingin memisahkan antara agama dan politik, jelas sangat bertentangan dengan pancasila.

“Itu pemikiran ngaco dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” katanya kepada wartawan, 26 Maret 2017.

Menurutnya, Indonesia adalah negara berketuhanan sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama. Jadi yang ingin memisahkan antara agama dan politik adalah pemikiran sekuler.

“Indonesia memang bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Yang disampaikan Jokowi itu jelas pemikiran sekuler,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Politik Achsin Ibnu Maksum. Ia menilai Jokowi tidak paham Pancasila dan mengajarkan sekuler dengan meminta memisahkan agama dan politik.

“Meminta memisahkan agama dan politik itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan Jokowi mengajarkan sekulerisme,” katanya beberapa waktu lalu.

Dalam Pancasila, kata Achsin, terdapat pesan penggabungan antara agama dan politik.

“Sila pertama Pancasila itu berisi agama, bagaimana mau memisahkan dalam agama dan politik di Indonesia?” ungkap Achsin.

Menurut Achsin, munculnya gesekan politik akhir-akhir ini karena kelakukan terdakwa penista agama.

“Munculnya gesekan karena kelakuan penista agama, bukan disebabkan menggabungkan agama dan politik,” jelasnya.