Komisi II DPR : Fit and Proper Test Calon KPU-Bawaslu 3-5 April

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali/Foto: Sayangi.Com

Jakarta, Sayangi.Com– Rapat internal Komisi II DPR, Senin (27/3), memutuskan akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 3-5 April 2017. Sebelum itu dilakukan, Komisi II DPR akan mengundang tim Panitia Seleksi KPU-Bawaslu pada 29-30 Maret.

Kepada pers, usai rapat, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan bahwa hasil fit and proper test tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR tanggal 6 esok harinya

“Apapun keputusannya, apakah berhasil memilih 7 komisioner KPU dan 5 Bawaslu, atau menghasilkan hanya setengahnya, atau tidak menghasilkan apa-apa, Komisi II DPR akan menyampaikan ke rapat paripurna sebagai tanggung jawab penugasan dari Bamus,” kata Zainudin Amali, di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Zainudin mengungkapkan, dalam rapat internal Komisi II DPR sempat terjadi perdebatan apakah proses fit and proper test akan menunggu sampai pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu selesai, atau harus dilakukan sebelum tanggal 12 April yang merupakan batas akhir KPU dan Bawaslu periode 2012-2017.

Akhirnya, kata Zainudin, rapat menyepakati untuk menindaklanjuti hasil Pansel KPU-Bawaslu sebelum 12 April yakni pada tanggal 3,4,5 April mendatang.

Seperti diketahui, Pemerintah pada pertengahan Februari 2017 telah menyerahkan ke DPR 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon komisioner Bawaslu yang dihasilkan Pansel.

Menjawab pertanyaan wartawan, Zainudin membantah tudingan yang menyebut Komisi II DPR sengaja menunda proses fit and proper test calon komisioner KPU-Bawaslu karena ada fraksi yang merasa kurag sreg dengan nama-nama yang dihasilkan oleh panitia seleksi.

Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal yang biasa sebagai proses untuk menyamakan persepsi demi menghasilkan penyelengara Pemilu yang terbaik.

Saat ditanya, bagaimana jika hasil fit and proper test nanti di Rapat Paripurna mendapat penolakan dari beberapa anggota yang lain?

Zainudin menjawab: “Silahkan, kami tidak bisa mendikte apa yang akan terjadi Rapat Paripurna. Biar nanti pimpinan DPR yang memutuskan, itu diluar wewenang kami. Komisi II DPR melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami.”