Arab Saudi Kembali Beri Amnesti ke TKI Yang Lewati Batas Izin Tinggal

TKI yang mengikuti program pengampunan tidak akan dikenai denda dan tidak akan dilarang untuk masuk kembali dengan visa baru/Foto: Reuters

Riyadh, Sayangi.Com– Mulai 29 Maret 2017, Kerajaan Arab Saudi akan memberikan amnesti atau pengampunan selama tempo 90 hari kepada tenega kerja indonesia (TKI) yang melewati masa izin tinggal (overstay) untuk menyerahkan diri secara sukarela dan mengurus kepulangan atas biaya sendiri.

Jika TKI mengikuti program pengampunan ini, mereka tidak akan dikenai denda dan tidak akan dilarang untuk masuk kembali dengan visa baru.

Masruddin Muhammad, anggota Tim Perlindungan Warga di KBRI Riyadh, menjelaskan ada tiga langkah yang perlu dilakukan TKI tak terdaftar untuk mendapatkan amnesti. Pertama, mendapatkan salinan data keimigrasian dari Kantor Imigrasi Arab Saudi. Kedua, mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di KBRI atau KJRI. Ketiga, mengurus visa atau izin keluar dari pemerintah Saudi.

“Bagi yang tidak memiliki dokumen, harus memiliki dokumen. Dengan membuat print-out paspor nya di imigrasi Saudi,” kata Masruddin kepada wartawan BBCIndonesia, Mehulika Sitepu.

TKI overstay atau yang tinggal melewati batas izin dan biasanya tak terdaftar pada umumnya tidak memiliki dokumen karena ditahan oleh majikan lama setelah berganti majikan atau kabur dari majikan sebelumnya.

“Ketika kita masuk ke Saudi, di bandara kita di finger print. Itu tertulis semua datanya di data imigrasi. Ketika tidak ada paspor maka yang bersangkutan harus minta print-out nya. Nanti keluar data majikannya, alamatnya. Data itu nanti dibawa ke KBRI untuk dibuat SPLP,” Masruddin.

“SPLP bentuknya seperti paspor tapi digunakan untuk orang yang bermasalah, untuk dipakai sekali jalan saja.”

“Dari SPLP tersebut, tergantung kasusnya. Ketika visa ziarah dan umroh bisa langsung ke bandara untuk mendapatkan visa exit (visa keluar). Untuk perusahaan atau perumahan bisa mengurus visa exit dari pemerintah Saudi di tempat khusus pengurusan visa exit. Setelah mendapat visa exit, bisa beli tiket sendiri dan langsung pulang.”

Amnesti berbeda

Masruddin juga menjelaskan bahwa dengan adanya moratorium penempatan TKI di sektor informal ke Arab Saudi, maka banyak TKI yang masuk ke negara tersebut dengan menggunakan visa ziarah.

Sebelumnya pada 2013 pemerintah Arab Saudi juga memberikan amnesti bagi TKI tak terdaftar di sana untuk memperpanjang izin tinggal dan kerja.

Analis Migrant Care Wahyu Susilo memperkirakan ada ribuan TKI overstay yang mungkin akan mengikuti tawaran amnesti kali ini.

Namun, amnesti kali ini berbeda dari yang sebelumnya karena hanya memberikan ‘pengampunan’ untuk keluar dari negara tersebut tanpa harus masuk daftar hitam dan tidak dilarang masuk kembali dengan visa baru.

Meski jumlah TKI yang akan mengikuti amnesti ini diprediksi lebih sedikit dari jumlah pada 2013 karena amnesti yang diberikan hanya untuk keluar dari Saudi, Wahyu Susilo dari Migrant Care, lembaga yang selama ini memperhatikan isu-isu TKI, berpendapat ada ribuan TKI yang mungkin akan menjadi peserta amnesti ini.

“Sistem keimigrasian di Saudi itu berbeda. Kalau di Malaysia, TKI kita mengalami masalah atau lari dari majikan kemudian dia ingin pulang ke tanah air, misalnya datang ke KBRI minta SPLP bisa langsung pulang tanpa adanya exit permit. Di Saudi itu tidak ada. Itu yang menyebabkan ribuan WNI, sebagian besar TKI, terlunta-lunta di sana,” ujar Wahyu.

Potensi Percaloan

Salah satu TKI yang berencana memanfaatkan kesempatan ini adalah Titin Astina, TKI yang sudah bekerja di Arab Saudi selama delapan tahun terakhir.

“Saya ingin pulang tapi kata majikan nanti setelah Lebaran saja. Saya takut, ini cuma 90 hari. Saya tidak mau, takut ketinggalan orang-orang. Dia kan tidak tanggung jawab, maunya kerja doang,” kata Titin yang sudah tidak memiliki dokumen sejak lima tahun yang lalu.

Titin tidak ikut amnesti pada 2013 karena “belum punya uang. Alhamdullilah sekarang ada,” katanya.

Pemberlakukan pengampunan pada 2013 diwarnai kericuhan ketika para peserta hendak mengurus dokumen dan harus mengantre lama. Oleh sebab itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah meminta agar KBRI atau KJRI memberikan informasi dan sosialisasi yang jelas kepada para TKI dan memastikan tidak disalahgunakan oleh calo.

“Potensi menjadi korban pencaloan juga besar. Banyak calo yang memanfaatkan masa amnesti utnuk menyediakan layanan-layanan tertentu,” kata Anis Hidayah.

Selain itu, jumlah personel harus dipastikan cukup untuk mengantisipasi kericuhan yang terjadi pada 2013.

Masruddin dari Tim Perlindungan Warga di KBRI Riyadh menegaskan bahwa KBRI dan KJRI sudah melakukan persiapan dan antisipasi agar kejadian 2013 tidak berulang kembali.

Berikut ini enam kriteria overstayer yang dapat mengikuti amnesti:

1. Jamaah haji/umroh yang tetap berada di Arab Saudi setelah masa berlaku visanya habis
2. Haji tanpa surat izin haji
3. Orang yang masuk Saudi lewat perbatasan tanpa melalui pemeriksaan/lolos pemeriksaan
4. Iqamah (surat izin tinggal/permit) yang sudah habis
5. Kerja di majikan/perusahaan yang tidak dibuatkan surat izin
6. Mereka yang sudah dilaporkan kabur oleh majikan sebelumnya

Sumber: BBCIndonesia