Polri-Kejagung-KPK Tandatangani MoU Pemberantasan Korupsi

KPK-Polri-Kejagung menandatangani MoU Pemberantasan Korupsi
KPK-Polri-Kejagung menandatangani MoU Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Sayangi.com – Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai kerja sama pemberantasan korupsi yang merupakan pembaruan dari nota kesepahaman ketiga lembaga pada 2016, Rabu (29/3/2017).

Tiga Lembaga Penegak Hukum itu menandatangani MoU di Ruang Pusdalsis Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Pol Drs Tito Karnavian yang memimpin vicon menjelaskan pentingnya kerjasama ini.

“Kerjasama ini penting untuk membuat langkah–langkah pemberantasan korupsi semakin sinergis,” jelas Kapolri.

Ditambahkan Kapolri, Mesin pemberantasan korupsi akan lebih besar jangkauannya dalam menindak korupsi.

Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama ini dilakukan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, MA., Ph.D, Jaksa Agung HM. Prasetyo,dan Ketua KPK Agus Raharjo.

Jaksa Agung HM. Prasetyo, SH. menyampaikan bahwa sinergi ini sangat penting, karena dalam memberantas korupsi Kejaksaan sering berhadapan dengan pelaku tindak pidana korupsi adalah orang – orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan.

“Penggunaan jalur hukum seperti praperadilan hanya salah satu saja, tetapi penggunaan jalur atau pengaruh di luar hukum ini yang perlu diperhatikan,” papar Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga menyorot penggunaan pengaruh oleh pelaku korupsi yang bahkan menggunakan lembaga politik. Selain itu penggunaan media dan media sosial yang mempengaruhi persepsi publik perlu menjadi perhatian bersama.

Sementara Ketua KPK Agus Raharjo, menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi ini jadi masalah besar dan mempengaruhi kesejahteraan bangsa.

“Kesepakatan baru ini akan membawa semangat baru pemberantasan korupsi yang lebih sinergis dan menyeluruh.” jelasnya.

Di akhir Vicon Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan perlunya sinergi kejaksaan dan kepolisian di wilayah dan peran supervisi KPK untuk mendorong.

Kesepakatan Baru

Nota kesepahaman yang baru ditandatangani itu antara lain menyebutkan bahwa bila salah satu pihak memanggil personel yang sedang dalam penanganan pihak lainnya, maka pihak yang melakukan pemanggilan harus memberitahu pemimpin pihak yang menangani personel itu.

Selain itu, bila salah satu pihak melakukan penggeledahan, penyitaan, atau memasuki kantor pihak lainnya, maka pihak yang melakukannya harus memberitahu pemimpin pihak yang menjadi objek dilakukannya tindakan tersebut, kecuali dalam operasi tangkap tangan.

Nota kesepahaman juga menyebutkan bahwa ketiga pihak akan bekerja sama dalam sosialisasi, pendidikan dan pelatihan terkait upaya pemberantasan korupsi.

Agus mengatakan perbedaan nota kesepahaman yang baru dengan yang sebelumnya antara lain berkenaan dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Elektronik (e-SPDP).

“Jadi SPDP ini nantinya akan online supaya di tingkat pusat, baik KPK, Polri dan Kejagung punya data dan info yang sama terkait penanganan Tipikor di seluruh Indonesia,” katanya.

Dalam MoU yang lama, pertukaran informasi mengenai penyidikan kasus antara ketiga lembaga masih dilakukan secara manual.

Ia menambahkan bahwa tiga pejabat telah ditunjuk sebagai penghubung untuk melaksanakan nota kesepahaman ini, yakni Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dari KPK, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Pada Jaksa Agung Pembinaan Kejaksaan RI, dan Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri.

“Tiga pejabat ini yang akan memonitor jalannya e-SPDP,” katanya.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan agar ketiga lembaga bisa saling mendukung dalam kerja penegakan hukum.

“KPK punya kelebihan dalam kewenangan, dia bisa menggeledah, menyita, memanggil, menyadap, memeriksa. Sementara kalau Polri dan Kejaksaan perlu izin dari pihak yang punya kewenangan. Ketika menyita, harus izin pengadilan. Ketika memeriksa pejabat, harus izin sesuai UU,” katanya.

“Polisi dan Kejaksaan punya jaringan luas hingga ke daerah, sementara KPK cuma ada di pusat. Dengan MoU ini, saling melengkapi kewenangan dan mengisi keterbatasan sehingga penanganan korupsi bisa lebih intensif,” ujar Prasetyo.

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan kerja sama itu akan meningkatkan kemampuan negara dalam menangani kasus-kasus korupsi.