Polri Amankan Tiga Tersangka Penyelundup Manusia di Jakarta dan Makassar

Tiga tersangka penyelundupan manusia yang ditangkap Mabes Polri. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo).
Tiga tersangka penyelundupan manusia yang ditangkap Mabes Polri. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo).

Jakarta, Sayangi.com – Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus penyelundupan manusia dari luar Indonesia menuju Australia. Menurut direktur tindak pidana umumĀ  Bareskrim Mabes Polri Brigjenpol Herry Rudolf Nahak, Polri mengamankan 9 orang warga negara Nepal.

Empat diantara 9 orang warga Nepal itu, kata Herry, merupakan detensi (tahanan imigrasi) kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang melarikan diri. Selain itu, Polri berhasil mengamankan tiga tersangka di 2 daerah.

“Para warga negara Nepal itu ada di Indonesia dengan tujuan masuk ke Australia. Kegiatan itu diatur oleh sindikat penyelundup manusia yang diatur oleh tersangka MA di Jakarta dan tersangka SR alias HT dan JAT di Makassar,” ujar Herry di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/3).

Herry juga menjelaskan biaya yang dikeluarkan warga negara Nepal untuk dapat diselundupkan ke Australia cukup besar. Pasalnya, setiap orang yang akan diselundupkan harus membayar hingga belasan ribu dollar Amerika.

“Warga negara Nepal tersebut membayar antara 2.500 sampai 12.000 dollar Amerika kepada tersangka MA untuk masuk ke Australia. Namun rencana tersebut tidak berhasil karena keburu kita amankan,” tegasnya.

Lebih jauh Herry mengungkapkan, tersangka MA telah berulang kali berusaha menyelundupkan warga negara Nepal tersebut ke Australia.

“Karena menggunakan visa laut Australia tidak berhasil, tersangka MA mengalihkan pemberangkatan warga negara Nepal tersebut melalui SR alias HT melalui laut Maluku untuk menuju ke Darwin, Australia,” paparnya.

Para tersangka menurut Herry akan dikenakan pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tentang tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Tersangka dapat dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah,” terangnya.