Geledah Kantor Polri, KPK, dan Kejagung Kini Harus Izin Dulu, Kok Bisa?

Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung M Prasetyo / Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Penggeledahan di kantor Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung harus melewati izin terlebih dahulu. Hal ini sesuai hasil nota kesepahaman (MoU) kerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi ketiga lembaga tersebut.

Dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Raharjo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ini, pada Pasal 3 Ayat (5) disebutkan, pemanggilan terhadap personel pihak lain, maka pihak yang melakukan pemanggilan harus memberitahukan kepada pimpinan personel yang dipanggil.

Sementara dalam Pasal 3 Ayat (7) disebutkan bahwa penggeledahan, penyitaan, atau memasuki kantor salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak yang menjadi objek sasaran penggeledahan, penyitaan, maupun memasuki kantor tersebut kecuali tertangkap tangan.

Dalam Pasal 3 ayat (6) disebutkan, pemeriksaan terhadap personel maka harus didampingi oleh fungsi hukum atau bantuan advokat dan pemeriksaan dilakukan di kantor para pihak yang diperiksa.

Menanggapi pertanyaan soal MoU tersebut, Ketua KPK Agus Raharjo mengaku tidak mempermasalahkannya.

“Kita ikuti peraturan undang-undang saja. Itu justru penyempurnaan MoU yang lalu,” katanya di Lobi Utama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan pasal tersebut dikhususkan untuk pemeriksaan dengan status tersangka, bukan sebagai saksi.

“Kalau tersangka iya dong harus didampingi penasehat hukum. Karena di internal kita ada advokat internal ya dalam menghadapi pendampingan kepada anggota-anggota kita yang bermasalah dengan hukum. Itu mekanisme normal dan wajar,” jelasnya.