BAP Miryam Haryani Beredar Jelang Lanjutan Sidang E-KTP, Ini Isinya

Miryam S Haryani menangis saat menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/3)

Jakarta, Sayangi.Com– Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Kamis (30/3) hari ini, akan kembali menghadirkan saksi politisi dari Partai Hanura, Miryam S Haryani, yang akan dikonfrontasi dengan 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK berkepentingan untuk melakukan konfrontasi itu, karena pada persidangan Kamis (23/3) pekan lalu, Miryam mencabut semua keterangan yang tertuangĀ pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan ia mendapat tekanan dari penyidik saat diperiksa di KPK.

Selain 3 penyidik KPK, jaksa juga akan menghadirkan 4 orang mantan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014, antara lain Ganjar Pranowo yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah, Khatibul Umam Wiranu, Agun Gunandjar Sudarsa, dan M. Jafar Hafsah.

Selain itu, Jaksa juga akan menghadirkan 2 saksi lain yang berhalangan hadir pada persidangan sebelumnya, yakni mantan Menteri Keuangan Agus W Martowardojo yang kini menjadi Gubernur Bank Indonesia dan pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Dian Hasanah.

Ganjar Pranowo sudah menyatakan akan hadir pada persidangan E-KTP hari ini, dengan berbekal bocoran BAP Miryam yang beredar. Ganjar mengaku senang karena dalam bocoran BAP itu disebutkan bahwa ia 2 kali menolak pemberian uang dari Miryam.

Bocoran BAP Miryam

Scan bocoran BAP Miryam setebal 27 halaman yang beredar di kalangan wartawan sejak Rabu (29/3) kemarin, berisi hasil pemeriksaan di Gedung KPK, Jl. Rasuna Said Jakarta yang berlangsung empat kali, yakni tanggal 1 Desember 2016, 7 Desember 2016, 14 Desember 2016, dan 24 Desember 2016. Penyidik yang melakukan pemeriksaan adalah Novel Baswedan dan MI Susanto.

Pada BAP 1 Desember 2016 antara lain disebutkan bahwa Miryam mengaku tidak mengenal Andi Agustinus alias Andi Narogong yang telah ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (E-KTP). Tapi, Miryam mengatakan tahu bahwa Andi Narogong memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Setya Novanto (Ketua DPR RI yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR).

“Sudah bukan rahasia umum. Andi adalah orang dekat Saudara Setya Novanto dan biasa mengerjakan proyek pemerintahan,” kata Miryam tentang kedekatan Andi Narogong dan Setya Novanto, seperti disebutkan dalam BAP.

Miryam juga menyebut bahwa proyek E-KTP dimiliki oleh dua partai besar, yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Dalam BAP tersebut Miryam mengaku pernah diminta oleh pimpinan Komisi II DPR kala itu, Chairuman Harahap, untuk membantu mengoordinasikan penerimaan sesuatu dari pihak lain, terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Miryam juga mengaku awalnya diberi uang sebesar USD 5000 Dolar AS saat berkunjung ke ruangan Chairuman. Saat itu Miryam merasa kaget lantaran tiba-tiba diberikan uang oleh Chairuman. Apalagi, saat ditanya uang ini dari mana dan untuk apa Chairuman tidak memberitahukannya. “Dan saya langsung meninggalkan ruangan,” kata Miryam.

BAP Miryam juga menyebutkan, pada tahun 2011, ia mendapatkan titipan untuk pertama kali dari pejabat Kemendagri Sugiharto (yang kini menjadi terdakwa kasus e-KTP) sebesar USD 100.000. Keesokan harinya uang itu lantas dibagikan ke pimpinan Komisi II (masing-masing senilai Rp 30 juta), Kapoksi (masing-masing 15 juta) dan anggota komisi (masing-masing Rp 15 juta). Ada uang yang diberikan langsung oleh Miryam, ada juga yang sebatas pengalokasian.

Selanjutnya, masih di tahun 2011, Miryam kembali mendapatkan uang dari Sugiharto. Pemberian kedua ini sebesar 200.000 Dolar AS. Uang ini oleh Miryam kemudian dibagi ke pimpinan komisi, kapoksi dan anggota komisi.

Karena jumlah pemberian kedua inimeningkat, jatah untuk anggota Komisi II pun bertambah. Menurut Miryam, setiap anggota mendapatkan Rp 25 juta, kapoksi Rp 25 juta dan pimpinan komisi Rp 30 juta.

Khusus untuk Ganjar Pranowo, dalam dokumen itu disebutkan dia 2 kali menolak pemberian uang dari Miryam. Oleh Miryam, uang itu lantas diberikan kepada Yasona Laoly selaku Kapoksi PDIP di Komisi II DPR.

Isi bocoran BAP Miryam Haryani lainnya, hampir sama dengan isi dakwaan Jaksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Lengkap dengan daftar siapa saja anggota DPR yang menerima pembagian uang terkait proyek E-KTP.

Pada persidangan kasus E-KTP tanggal 23 Maret 2017, Miryam telah mencabut semua keterangannya dalam BAP tersebut.

Menanggapi sikap Miryam yang mencabut keterangannya dalam BAP, Ketua KPK Agus Rahardjo saat ditanya wartawan mengatakan bahwa semuanya akan dibuktikan dalam proses di pengadilan. Bila nanti ada indikasi Miryam berbohong, Agus menegaskan bahwa hal itu juga akan diproses.