Kapolda Metro Izinkan Massa Aksi 313 Bergerak ke Istana

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Kapolda Metro Jaya Irjenpol M. Iriawan berharap, dalam aksi 313 besok, para peserta aksi tersebut untuk mematuhi Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Iriawan meminta peserta aksi untuk membubarkan diri maksimal pukul 18.00 WIB.

“Peserta aksi kami harap untuk mematuhi Undang-Undang yang berlaku, kan peraturannya jam 6 sore bubar. Kita juga lakukan komunikasi dengan pihak peserta aksi untuk mengetahui titik-titik kumpulnya, intelegen akan dalami malam ini skemanya,” ujar Iriawan di kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (30/3).

Iriawan juga mengatakan, pihaknya memperbolehkan massa untuk bergerak dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara. Namun, ia tidak ingin para peserta aksi untuk melakukan longmarch.

“Kita memperbolehkan massa bergerak dari Istiqlal menuju Istana Negara. Kalo longmarch keluar dari jalur Istiqal ke Istana, misal ke jalan Thamrin dan Sudirman itu kita akan larang,” tegasnya.

Lebih lanjut Iriawan juga menyampaikan, ada kemungkinan massa bergerak menuju gedung DPR. Oleh karena itu, Iriawan juga menempatkan petugas di area sekitar gedung Parlemen.

“Polisi membagi pasukan di DPR dan di Istana. Pasukan ini nanti tetap menempel (ditugaskan) di DPR dan Istana sampai ke Pilkada putaran kedua digelar,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththat mengatakan, aksi damai 313 ini digelar untuk menuntut Presiden Joko Widodo segera mencopot terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, aksi 313 besok adalah sebagai bentuk permintaan masyarakat untuk penegakan keadilan.

“Meminta presiden Joko Widodo mencopot terdakwa perkara kasus agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih spesifik pasal 83,” ujarnya di Masjid Baiturrahman, Jakarta, (30/3).

Keterangan gambar: Irjenpol M. Iriawan saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen DPR/MPR Jakarta, Kamis (30/3).