Akhirnya, Freeport Setuju Lepas 51 Persen Saham ke Pemerintah Indonesia

Menteri Jonan / Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – PT Freeport Indonesia akhirnya menyetujui untuk melepaskan sahamnya dengan melakukan divestasi (penawaran saham) sebesar 51 persen kepada pemerintah Republik Indonesia.

“Mereka (Freeport Indonesia) menerima,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Rapat Kerja dengan Komisi VII, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Menurut Jonan, persetujuan divestasi itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 terkait perubahan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dijelaskannya bahwa divestasi 51 persen dari IUPK itu tidak melanggar aturan. Alasannya karena Freeport Indonesia yang mengikuti aturan Kontrak Karya 1991 juga mencantumkan persyaratan penawaran saham tersebut.

Dengan memilih menyetujui penawaran pemerintah RI, saham Freeport nantinya akan mengikuti skema yang ada di PP Nomor 1 tahun 2017. Selain itu juga harus melihat kesiapan dari pemerintah saat penawaran dimulai.

“Ini harus jalan 51 persen. Eksekusinya tergantung PP Nomor 1 dan kesiapan pemerintah,” jelasnya.

Dikatakannya, penawaran saham Freeport dimulai kepada pemerintah pusat. Jika tidak mampu diserahkan kepada pemerintah daerah atau ke swasta nasional, dan opsi terakhir dijual di Bursa Efek Indonesia

“Ini akan divestasi ke pemerintah pusat, kalau enggak ke pemerintah daerah, kalau enggak ke swasta, bursa dan lain-lain,” ungkapnya.