Bersihkan Proses Rekrutmen, Mabes Polri Copot 4 Perwira Polda Sumsel

Irjen Pol. Arief Sulistyanto

Jakarta, Sayangi.Com– Asisten SDM Kapolri Irjen Pol. Arief Sulystianto bergerak cepat menindaklanjuti temuan Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan umum (itwasum) tentang sejumlah perwira menengah dan bintara di Polda Sumsel yang mengutip uang dalam proses seleksiĀ anggota polisi.

Melalui telegram rahasia (TR) bernomor ST/871/III/2017 yang ditandatangani Arief Sulistyanto, Jumat (31/3) siang, Mabes Polri telah mencopot dan melakukan mutasi terhadap empat perwira menengah Polda Sumsel yang diduga menerima suap dalam proses rekrutmenĀ Bintara dan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2016.

“Kasusnya masih didalami divisi propam. Namun, orang-orangnya langsung dicopot untuk memudahkan penyelidikan. Saya sudah keluarkan telegram rahasia,” kata Irjen Arief Sulistyanto, di Jakarta, Jumat (31/3).

Menurut Arief, ia sudah menyatakan bahwa rekrutmen dan seleksi anggota polisi harus clear and clean. Sanksi terhadap perwira menengah dan staf PNS di Polda Sumsel ini merupakan terapi kejut (shock therapy) bagi para pelaku pungli di lingkungan Polri.

Empat perwira menengah Polda Sumsel yang dicopot dari jabatannya adalah:

1. Kombes Pol drg Soesilo Pradoto yang menjabat Kabiddokes Polda Sumsel dimutasi menjadi analis yanma Mabes Polri
2. AKBP Deni Dharmapala yang menjabat Kabagdalpers ROSDM Polda Sumsel dimutasi menjadi Pamen Polda Sumsel
3. AKBP Edya Kurnia yang menjabat sebagai Kabagpsi ROSDM Polda Sumsel dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri
4. AKBP M Thoat Achmad yang menjadi Kabagwatpers Polda Sumsel dimutasi menjadi Pamen Polda Sumsel

Total Suap Rp4,7 Miliar

Sebelumnya, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (31/3), Brigjen Pol Rikwanto mengungkapkan temuan divisi propam dan inspektorat pengawasan umum (itwasum) tentang sejumlah perwira dan bintara di Polda Sumsel yang diduga terlibat kasus penyuapan dalam seleksi anggota polisi periode 2015-2016.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, telah disita uang sebesar Rp4,7 miliar dari rekening para pelaku.

Rikwanto menyatakan, kasus ini sangat disesalkan karena Polri menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk menjaga kualitas sistem seleksi.

Menurut Rikwanto, atas perbuatannya, delapan oknum itu akan dikenai hukuman pelanggaran disiplin dan kode etik profesi.

“Ancamannya bisa didemosi, tidak dipromosikan, tidak boleh sekolah, sulit naik pangkat. Maksimal mereka bisa diberhentikan dengan tidak hormat,” katanya.