DPD Diminta Jangan Terlalu Berpolemik Soal Pergantian Pimpinan

Anggota DPD RI M. Sofwat Hadi
Anggota DPD RI M. Sofwat Hadi

Jakarta, Sayangi.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan memilih ketua baru pada sidang paripurna yang digelar pada Senin (3/4) mendatang. Hal ini sesuai dengan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib DPD. Peraturan tersebut mengatur tentang masa jabatan pimpinan DPD yang tadinya 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 38 P/HUM/2016 mencabut Peraturan DPD soal pemotongan jabatan ini. Dengan adanya putusan MA ini, maka masa jabatan pimpinan DPD tetap 5 tahun.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI M. Sofwat Hadi mengatakan lebih baik sidang paripurna untuk memilih ketua DPD tersebut ditunda. Pasalnya, hal tersebut dapat menimbulkan polemik dan berpotensi melawan hukum.

“Saya berharap mudah-mudahan paripurna Senin mendatang dapat ditunda dulu. Ini kan ada masalah hukum,” ujar Sofwat dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (1/4).

Sofwat juga mengatakan, bila DPD tetap melakukan pergantian pimpinan dalam paripurna Senin mendatang, DPD memberi contoh yang buruk bagi masyarakat. Menurutnya, daripada ribut mengurusi pergantian pimpinan DPD, lebih baik para anggota DPD bekerja untuk memajukan daerahnya.

“Masa bakti 2,5 tahun itu kan berlaku sebelum ada putusan MA. Jadi (para anggota) DPD juga jangan mengambil contoh yang salah, lebih baik kita selesaikan tugas kita di Dapil (daerah pemilihan) kita masing-masing,” jelasnya.

Lebih jauh senator asal Kalimantan Selatan ini mengimbau anggota DPD lainnya untuk tidak melawan putusan MA. Pasalnya, bila nanti tetap dipaksakan pemilihan pimpinan DPD tersebut, tetap saja tidak akan bisa dilantik.

“Lebih baik bagi yang ingin memaksakan 2,5 tahun ya itu tidak boleh. Lagipula pimpinan DPD nanti yang melantik juga MA, bagaimana MA mau melantik bila keputusannya saja tidak dilaksanakan,” pungkasnya.