Syahganda: “Social Movement” Harus Kuat Menekan Rezim Oligarki

Syahganda Nainggolan saat menjadi pembicara dalam acara Latihan Kepemimpinan Kebangsaan yang digelar PGK di Puncak, Bogor, Sabtu (1/4)

Bogor, Sayangi.com – Aktivis Senior Syahganda Nainggolan menyoroti posisi gerakan sosial (social movement) di Indonesia. Menurutnya, kelompok ini harus kuat sehingga mampu menekan kekuatan oligarki yang kini terlihat dalam wajah pemerintahan negeri ini.

Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.

Oligarki ini kata Syahganda, merupakan salah satu dari empat pandangan dalam perspektif negara (state). Pertama, pandangan yang mengatakan bahwa negara punya hak melakukan apapun yang diinginkan. Pandangan ini lebih sering disebut dengan istilah state centries orientation. Salah satu tokohnya adalah Max Weber.

Kedua, pandangan orang-orang yang mengatakan, negara hanya tempt pertukaran kepentingan dari pada asosiasi-asosiasi yang ada di masyarakat.

Ketiga, pandangan ini melihat pertarungan kelas, dengan motornya adalah Marx. Paham ini kemudian disebut Marxis. Ia memandang bahwa negara sebenarnya adalah komite dari kaum Borjuis (pemilik modal) untuk mengurus kepentingannya sendiri, bukan mengurus kepentingan rakyat.

“Jadi di sini melihat bahwa negara kumpulan para cukong, bandar-bandar, orang-orang kaya yang dia mengurus kepentingan orang-orang kaya, bukan org miskin,” kata Syahganda saat menjadi pembicara dalam acara Pelatihan Kepemimpinan Bangsa Angkatan II di Wisma DPR RI, Kopo Puncak, 31 Maret 2017.

Selain Syahganda, dalam Pelatihan Kepemimpinan Bangsa Angkatan II yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Pimpinan Bursah Zarnubi ini juga akan hadir beberapa narasumber. Di antaranya Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, Pengamat Politik DR. Yudi Latif, DR. Arief Budimanta, DR. Hajriyanto Y Thohari (Mantan Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014), DR. R Siti Zuhro (Pakar Politik LIPI) dan DR. M Alfan Alfian (Akbar Tandjung Institut).

Sedangkan keempat, pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya negara hanya dikuasai oleh kelompok elite.

“Dia bisa bukan hanya pemilik modal, seperti elit militer, birokrasi, elit parpol, yg bisa mengatur kebijakan-kebijakan besar dalam pemerintahan,” jelasnya.

Kelompok keempat inilah yang menurut Syahganda juga disebut kelompok oligarki yang kini tengah terjadi di Indonesia. Ia menilai, dengan kekuatan yang dimiliki, elit-elit kecil ini memegang kendali terhadap arah pemerintahan negeri ini.

“Kalau di Indonesia, dikendalikan kelompok oligarki. Ya, kekuatan kapital (pemilik modal) juga masuk di situ. Mereka mendekati kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” jelasnya.

Memetakan Gerakan Sosial

Menurut Syahganda, dengan mengetahui berbagai pandangan tentang negara, dan apa yang kini tengah terjadi di Indonesia, kelompok gerakan sosial (social movement) dapat memetakan dan melihat posisi gerakannya.

“Jadi ada state, ada society. Nah, dengan mengetahui ini supaya teman-teman tahu, di mana gerakan sosial nantinya muncul,” jelasnya.

Dia menilai, kekuatan oligarki yang mengendalikan dan mengontrol bangsa ini tidak bisa dibiarkan sebebas-bebasnya. Mereka harus “disadarkan” bahwa negara ini harus memiliki orientasi untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan kaum elit saja.

“Untuk mewujudkan ini, social movement dan civil society harus menekan pemerintah. Mereka harus memastikan bahwa elit tidak sewenang-wenang dan arah kebijakan pemerintah bukan hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir elit, tapi benar-benar untuk kesejahteraan rakyat secara umum,” paparnya.

Tidak hanya dalam pemerintahan, dalam konteks Ibu Kota misalnya Syahganda menyoroti gerakan sosial yang banyak dilakukan untuk menolak proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Ia menilai, gerakan sosial dalam menolak reklamasi sudah cukup massif, sehingga bisa menjadi penyeimbang dan pengontrol dari kebijakan penguasa.

Belum lagi gerakan masyarakat yang mengkritisi tentang kuatnya politik uang (money politics) yang merusak demokrasi.

“Banyak sekali social movement, dan cukup berhasil. Misalnya sekarang, masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap reklamasi di Jakarta. Ada juga gerakan yang menyoroti maraknya uang yang dapat merusak demokrasi,” jelasnya.