Hadiri Pelatihan PGK, Arif Budimanta Ungkap Kemiskinan Hingga Jebakan Hutang

Arif Budimanta (kanan) saat menjadi pembicara dalam acara Latihan Kepemimpinan Kebangsaan oleh PGK yang digelar di Wisma DPR, Kopo, Puncak, Bogor, Sabtu (1/4)

Bogor, Sayangi.com – Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta ‘menguliti’ perekonomian Indonesia secara mendalam. Tidak hanya perekonomian, ia juga mengungkap soal kemiskinan hingga jebakan utang yang kini dihadapi pemerintah Indonesia.

“Secara indikator makro ekonomi, Indonesia menunjukkan perubahan yang berarti. Ekonomi kita tumbuh cukup agresif dan pernah mengalami pertumbuhan lebih dari 6 persen, kita menjadi anggota G 20, PDB perkapita kita juga saat ini sudah melebihi angka 3800 Dolar AS,” kata Arif Budimanta saat menjadi pembicara dalam Latihan Kepemimpinan Kebangsaan yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Wisma DPR RI, Kopo Puncak, Bogor, Jumat (31/3).

Latihan Kepemimpinan Kebangsaan Angkatan II ini diikuti oleh 70 delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) se-Jabodetabek. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari 31 Maret 2017 hingga 2 April 2017.

Hadir beberapa pembicara. Di antaranya, Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafly Amar, Pengamat Politik Yudi Latif, Sosiolog DR. Syahganda Nainggolan, DR. Hajriyanto Y Thohari (Mantan Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014), DR. R Siti Zuhro (Pakar Politik LIPI) dan DR. M Alfan Alfian (Akbar Tandjung Institut).

Tetapi persoalannya kata Arif, apakah indikator-indikator optimis tersebut memberikan realitas yang sebenarnya, apakah benar pemerataan pembangunan dirasakan oleh populasi rakyat secara keseluruhan, bagaimana kemajuan ekonomi kita apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Oleh karenanya ia memberikan beberapa fakta empiris terhadap keadaan perekonomian Indonesi terkini, dari berbagai perspektif. Pertama, kemiskinan. Ia mengatakan, jumlah orang miskin yang ada di Indonesia, menurut data BPS per September 2016, berjumlah 27,76 juta jiwa atau sekitar 10,70 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau turun sekitar 0,75 juta jiwa jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada bulan yang sama tahun 2015.

“Angka itu didapat dengan menghitung jumlah penduduk di perkotaan yang memiliki pendapatan kurang dari Rp372 ribuan dan jumlah penduduk di pedesaan yang memiliki pendapatan kurang dari Rp350 ribuan. Ini berdasarkan garis kemiskinan BPS September 2016,” jelas Arif.

Namun kata dia, masyarakat yang hidup di atas angka kemiskinan tersebut juga belum tentu layak disebut tidak miskin apalagi sejahtera. Menurutnya, jumlah masyarakat yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan atau hampir miskin ini cukup besar.

“Simulasi TNP2K dengan menggunakan data kemiskinan Maret 2015 menyimpulkan bahwa jika angka kemiskinan dinaikan 20% maka 26,3 juta yang rentan miskin masuk menjadi kategori miskin,” jelasnya.

Kedua, ketimpangan. Selain kemiskinan, kata Arif, ketimpangan menjadi isu yang marak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan ini terlihat jelas dan terang-terang terjadi.

Ia menilai, dengan melihat ketimpangan pembangunan di Indonesia sebetulnya semudah melihat perbedaan yang begitu jauh dari perkembangan yang terjadi di Jakarta dan Papua. Selain ketimpangan pembangunan antar daerah, ketimpangan pendapatan antar penduduk golongan miskin dan golongan kaya di Indonesia juga sangat besar.

“Tentu masih hangat pengumuman Lembaga Oxfam menyebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$25 miliar, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Sebelumnya, Bank Dunia juga menyebutkan bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen asset,” paparnya.

“Selain itu, data kepemilikian rekening yang dipublikasikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Oktober 2016 memperlihatkan bahwa 0,12 persen rekening simpanan menguasai 56,38 persen total simpanan (simpanan diatas Rp2 Miliar) sementara 97,88 persen rekening terbawah jika dijumlahkan hanya menguasai 15,25 persen total simpanan (Simpanan Rp100 Juta ke bawah). Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan di sebuah negara adalah Gini Rasio. Data gini rasio untuk Indonesia yang dikeluarkan BPS memperlihatkan bahwa angka gini rasio masih tinggi meskipun mulai mengalami penurunan.”

Daya saing dan Jebakan Utang

Selain kemiskinan dan ketimpangan, dalam kesempatan ini, Arif juga mengungkap soal daya saing Indonesia. Menurutnya, untuk tahun 2016-2017 peringkat daya saing Indonesia menurut WEF berada pada posisi 41. Posisi itu menurun empat tingkat dari sebelumnya di posisi 37.

“Peringkat daya saing Indonesia lebih rendah dari Thailand 34, Malaysia 25, Singapura posisi 2,” jelasnya.

Sementara persoalan yang juga pelik kata dia, adalah jebakan utang. Ia mengungkapkan bahwa total utang pemerintah sampai dengan Januari 2017 sebesar Rp3.549,17 Triliun.

“Pembayaran bunga utang terus meningkat dan mencapai menjadi Rp221,2 T pada APBN 2017 atau lebih dari 10% dari total belanja negara,” ujarnya.

“Surplus pendapatan negara terhadap belanja negara diluar pembayaran bunga utang yang ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh keseimbangan primer yang telah bernilai negatif (defisit) sejak tahun 2012.”

Terakhir, yang tak boleh dilupakan menurutnya adalah konflik sosial yang akhir-akhir ini marak di tengah masyarakat. Mulai dari persoalan perebutan sumber daya, maupun yang terkait dengan persoalan kebebasan beragama.

Dalam pemaparannya, ia kemudian mengutip seorang pakar ekonomi asal Amerika sekaligus penerima hadiah Nobel untuk keahliannya di bidang ekonomi Josep E. Stiglitz3 yang mengatakan bahwa problematika sosial suatu negara merupakan cerminan dari paradigma ekonomi yang dianut dari negara tersebut.

“Masalah ketimpangan, kemiskinan, minimnya kesempatan kerja, daya saing Indonesia yang lemah, inefisensi birokrasi, persoalan lingkungan hidup, adalah persoalan keseharian yang kita hadapi setiap hari. Semua itu adalah problem sosial yang kita hadapi bersama pada saat ini,” jelasnya.

“Persoalannya kemudian bagi kita adalah, bagaimana kita mengatasinya. Kebijakan ekonomi yang selama ini dijalankan ternyata belum bisa membebaskan dan memerdekakan masyarakat dari jebakan kolonialisme ekonomi. Kita melihat banyak negara yang mengandalkan model pembangunan dengan corak paradigma kapitalis pada akhirnya membawa ketimpangan antar warga yang sangat tajam, membangkrutkan negara pada satu sisi, tetapi negara tersebut tetap memiliki jutawan kelas dunia pada sisi lain.”

“Kita juga melihat negara-negara yang mengadopsi corak ekonomi yang sosialis pada akhirnya tercerai berai, dan tidak berhasil mengangkat kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan corak yang diyakininya. Sesungguhnya dari berbagai krisis yang telah kita saksikan di berbagai negara maupun yang kita lewati sendiri, mengandung pelajaran berharga mengenai arti penting paradigma maupun ideologi dalam membangun bangsa.”