Hajriyanto Y. Thohari: Pemimpin Masa Depan tak Harus Karismatik

Hajriyanto Y Thohari (tengah)

Bogor, Sayangi.com – Mantan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari menyoroti tentang kepemimpinan karismatik. Model kepemimpinan ini kata dia, sangat terasa sejak beberapa tahun terakhir ini. Bahkan menurutnya, banyak pemimpin di negeri ini yang sengaja memenuhi dirinya dengan aura mitis (mythe), mistis (mystic), dan karismatis untuk melegitimasi kekuasaannya.

Dalam mengupas soal konsep kepemimpinan karismatis ini, Hajriyanto mengingatkan pandangan tokoh Soemarsaid Moertono dalam State and Statecraft in Old Java (1968) dan juga Bennedict R. OG. Anderson dalam The Idea of Power in Javanese Culture mengenai kesaktian (kasekten) dalam konsep kekuasaan Jawa. Konsep kasekten adalah konsep inti dalam paham Jawa tradisional tentang kekuasaan.

Ia juga mengutip tulisan Takashi Shiraishi, “Satria VS Pandita: Sebuah Debat dalam Mencari Identitas” dalam buku Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang (1986) (Akira Nagazumi) yang menyebutkan bahwa keadaan jaya dan makmur (gemah ripah lah jinawi tata tentrem karta raharja) hanya bisa terwujud kalau kesaktian telah terpusat pada diri pribadi sang raja atau pemimpin,”

”Kesaktian itu memancar keluar dari sang raja yang dipercaya sebagai mendapatkan teja, wahyu, pulung, ndaru, atau apapun namanya, yang diperoleh melalui tapa brata, prihatin, dan tirakat,” kata Hajriyanto saat menjadi pembicara dalam Latihan Kepemimpinan Kebangsaan yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Wisma DPR RI, Kopo Puncak, Bogor, Jumat (31/3).

”Dengan mendapatkan itu semua maka segala atribut kekuasaan akan menempel pada dirinya. Ucapan-ucapannya akan dipandang sebagai tidak bisa salah, dan karena itu tidak bisa dibantah. Sebab, pemimpinnya itu dipercaya sebagai seorang pandito-ratu atau ratu pinandito, yakni pribadi yang di dalam dirinya berpadu kualitas raja sekaligus pandito yang sabdanya tidak bisa salah atau disalahkan (sabda pandita ratu datan kena wola-wali),” imbuhnya.

Latihan Kepemimpinan Kebangsaan Angkatan II ini diikuti oleh 70 delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) se-Jabodetabek. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari 31 Maret 2017 hingga 2 April 2017.

Hadir beberapa pembicara dalam acara ini. Di antaranya, Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafly Amar, Pengamat Politik Yudi Latif, Sosiolog DR. Syahganda Nainggolan, Wakil Ketua KEIN Arif Budimantan, Pakar Politik LIPI DR. R Siti Zuhro peneliti pada Akbar Tandjung Institut DR. M Alfan Alfian.

Hajriyanto menyebut bahwa banyak pemimpin yang menggunakan pola karismatis ini, termasuk bahkan figur-figur pemimpin partai politik, utamanya mereka yang duduk pada posisi puncak semacam ketua umum, sadar atau tidak sadar punya kecenderungan dominatif dengan cara mengembangkan kewibawaan karismatis.

”Bahkan tidak jarang mereka berperilaku laksana seorang raja yang memerintah dengan dekrit (rule by decree), minta ditaati tanpa reserve, dan menuntut loyalitas buta dari anak buahnya. Mereka ingin menampilkan dirinya menjadi figur yang memiliki pesona ke-agungbinatara-an yang luar biasa mentakjubkan: ucapan-ucapannya menjadi sabda, sabdanya menjadi titah, titahnya menjadi ajaran, perilakunya menjadi idolatry, dan last but not least pidato-pidatonya menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara alias GBHN. Oleh para pengagumnya mereka ingin dianggap dan diperlakukan laksana titisan dewa yang penuh dengan aura karisma,” jelasnya.

Menurutnya, dikembangkannya kembali kepemimpinan karismatis dalam jabatan-jabatan publik tentu sangat negatif dan tidak relevan dalam konteks reformasi politik. Dengan mengacu pada teori Ann Ruth Willner (1984), ia menyebut bahwa ciri-ciri kepemimpinan karismatis, jika dilihat dari sudut dialektika antara pemimpin-pengikut, adalah anti-demokrasi.

Kenapa anti demokrasi? Pertama, adanya keyakinan bahwa sang pemimpin memiliki kualitas istimewa yang superhuman; kedua, para pengikutnya kehilangan kritisisme terhadap pemimpinnya, bahkan cenderung memperlakukan pendapat atau sikap pemimpinnya sebagai suatu kebenaran; ketiga, para pengikut memberikan loyalitas mutlak kepada para pemimpinnya; dan keempat, massa pengikut senantiasa memperlihatkan komitmennya yang emosional dan personal terhadap pemimpinnya.

Hilang Kontrol

Oleh karenanya, ia tidak menyetujui model kepemimpinan yang mengandalkan kewibawaan karismatik tersebut. Sebab, nantinya kepemimpinan ini akan meniadakan kontrol apalagi kritik.

Padahal kata dia, di manapun dan kapanpun pejabat-pejabat publik harus terus dikontrol dalam rangka akuntabilitas. Ketiadaan kontrol bukan hanya tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan ini, melainkan juga bertentangan dengan hukum besi kekuasaan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely sebagaimana kata Lord Acton.

”Kepemimpinan publik, siapapun dia, harus dikontrol oleh publik, pers, dan lembaga-lembaga kontrol politik lainnya. Sebab, kekuasaan adalah milik publik, dan karena itu harus ada akuntabilitas publik secara transparan,” jelasnya.

”Dalam perspektif ini maka pemimpin-pemimpin karismatis tatkala menduduki jabatan-jabatan politik seperti Presiden, Wakil Presiden, ketua partai politik, ketua atau anggota DPR, dan jabatan-jabatan politik lainnya seharusnya menanggalkan karismanya dengan melakukan demistifikasi atas dirinya. Walhasil, kepemimpinan karismatis bukanlah masa depan.”