Siti Zuhro: Jika Good Governance Diterapkan, Pemerintah tak akan Otoriter

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengungkapkan pentingnya penerapan good governance (tata pemerintahan yang baik). Menurutnya, good governance ini akan memberikan dampak yang baik jika dilaksanakan dengan persiapan yang matang.

“Implikasi penerapan good governance terhadap penyelengaraan pemerintahan, apabila dipersiapkan secara matang, pemerintah tidak lagi mendominasi atau otoriter, diimbangi oleh peran rakyat dan swasta yang saling melakukan kerja sama dan pengawasan,” kata Siti Zuhro saat menjadi pembicara dalam Latihan Kepemimpinan Kebangsaan yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Wisma DPR RI, Kopo Puncak, Bogor, Minggu (2/4).

Latihan Kepemimpinan Kebangsaan Angkatan II ini diikuti oleh 70 delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) se-Jabodetabek. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari 31 Maret 2017 hingga 2 April 2017.

“Jadi kalau mau menerapkan good governance, pemerintah tidak boleh otoriter,” jelasnya.

Selain itu kata dia, jika good governance dalam pemerintahan dipersiapkan secara matang, pemerintah akan lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah juga tidak hanya melayani tapi juga menjadi fasilitator yang baik.

“Jadi, dengan sistem pemerintahan lebih demokratis, rakyat lebih berdaulat. Selain itu, pencapaian tujuan bernegara dan bermasyarakat akan mudah dicapai karena ada persamaan persepsi, visi, dan misi,” jelasnya.

Akan tetapi jika penerapan good governance terhadap penyelengaraan pemerintahan tidak dipersiapkan secara matang, kinerja penyelenggaraan pemerintahan tetap saja sama atau bahkan memburuk.

“Nanti jadinya pemerintah tidak partisipatif, tidak akuntabel, tidak transparan, tidak efisien dan efektif, lamban, a-demokratis, penuh KKN, tidak ada kontrol,” ujarnya.

Oleh karenanya, Siti Zuhro menegaskan bahwa penerapan good governance terhadap penyelengaraan pemerintahan mesti betul-betul dipersiapkan secara matang.

Prinsip Good Governance

Siti Zuhro juga memaparkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memiliki banyak prinsip. Prinsip-prinsip itu pun tidak tunggal. Sebab, banyak lembaga negara memberikan tolak ukur dan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai penunjang terwujudnya good governance.

Misalnya World Bank (Bank Dunia) yang menyebut lima prinsip dalam penerapan good governance, yaitu masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris; Terbuka; Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi; Eksekutif yang bertanggungjawab; Birokrasi yang profesional dan taat aturan hokum.

“Asian Development Bank (ADB) memiliki prinsip tersendiri dalam good governance, yakni akuntabilitas (accounability), transparan (transparency), kebijakan dapat diprediksi (predictability), dan partisipasi (participation),” jelas Siti.

Sementara berdasarkan pandangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, ada prinsip-prinsip yang mesti dipenuhi. Misalnya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, dan peduli pada stakeholder, serta berorientasi pada konsensus.

“Ada juga kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.”