Nazaruddin: Ganjar Bukan Menolak, Tapi Minta Jatah Sama Dengan Ketua

M. Nazaruddin

Jakarta, Sayangi.Com– Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, memberikan kesaksian pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/4) hari ini.

Nazar membeberkan siapa-siapa saja anggota DPR yang menerima uang dan terlibat bancakan korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sekitar Rp2,3 trilyun itu.

Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim John Butar Butar, Nazaruddin mengungkapkan, Andi Agustinus alias Andi Narogong punya berperan penting dalam aliran suap proyek e-KTP.

Sebelum penetapan alokasi anggaran bahkan sebelum pembahasan, kata Nazar, harus ada dana yang dikeluarkan Andi Narogong untuk para anggota DPR, baik yang duduk di Komisi II, pimpinan fraksi, juga pimpinan Banggar (badan anggaran).

“Berdasarkan catatan Ibu Mustokoweni, ya semua dapat,” kata Nazar.

Nazar mengungkapkan, jumlah uang yang diterima para anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan proyek ini tidak sama. Ketua Banggar diberi jatah 500 ribu Dolar AS, tiga wakilnya masing-masing 250 ribu Dolar AS, Ketua Fraksi dan Kapoksi diberi tersendiri. Semua anggota Komisi II DPR semua diberi, sedikitnya 10 ribu Dolar AS.

Mustokoweni adalah mantan anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar yang sudah meninggal dunia. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Mustokoweni disebut menerima uang sejumlah 408 ribu Dolar AS. Mustokoweni bersama Andi Narogong diduga punya peran penting di awal kesepakatan proyek pengadaan e-KTP.

Ganjar, Anas, Mirwan

Nazaruddin mengatakan, Ganjar Pranowo yang saat itu menjadi wakil Ketua Komisi II DPR sempat menolak diberi 150 ribu dolar AS sebagai jatah dari proyek e-KTP.

Menurut Nazar, Ganjar bukan tak mau menerima, tapi ia ingin disamakan jumlahnya dengan Ketua Komisi II DPR.

“Ada salah satu wakil ketua waktu itu menolak, Pak Ganjar. Ribut dia di media. Karena dikasih 150 ribu dolar dia tidak mau. Minta tambah itu, maunya dikasih sama dengan ketua sebesar 500 ribu Dolar,” kata Nazaruddin, disambut suara riuh hadirin yang ada di ruang persidangan.

Mendengar penjelasan Nazar, Ketua Majelis Hakim John Butar Butar bertanya: “Semua sudah Anda sebutkan, apa dari Demokrat dapat juga?”

“Dapat yang mulia, ada fee yang disepakati antara Mas Anas (urbaningrum) dan Mas Andi sebesar Rp500 miliar. Awalnya dikasih Rp20 miliar karena waktu itu Mas Anas lagi butuh dana untuk pencalonan ketua umum. Ada dalam bentuk rupiah, ada juga dikasih pakai dolar. Kenapa saya tahu? Karena semua uang masuk ke bendahara, kan waktu itu saya sebagai bendahara,” kata Nazar.

Menurut Nazar, Anas juga menerima 3 juta dolar AS dalam pertemuan dengan Andi Narogong di akhir tahun 2010.

Selain Anas, Nazar menyebut anggota Partai Demokrat yang menerima uang e-KTP adalah Mirwan Amir yang saat itu menjabat wakil ketua banggar.

“Mirwan Amir ada terima 1 juta dolar, 500 ribu diserahkan ke fraksi, 500 ribunya dibawa Mirwan Amir,” kata Nazar.