Presiden Jokowi Tekankan Penghematan Anggaran 2017/2018

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Jakarta, Sayangi.com– Presiden Joko Widodo menekankan dan menggarisbawahi  penghematan dan efektivitas anggaran di kementerian dan lembaga saat membuka Sidang Kabinet Parinpurna yang membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018.

“Rutinitas yang sudah bertahun-tahun terjadi itu tolong lagi cek kembali. Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat dan itu bisa dilarikan kepada belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017, maupun nanti yang 2018,” kata Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Selasa.

Pemerintah sendiri pada tahun ini telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 dapat mencapai 5,6 persen.

Menurut Jokowi selain efisiensi belanja negara untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerintah perlu memfokuskan kepada peningkatan total ekspor dan investasi.

Kendati dalam meningkatkan ekspor terdapat kendala akibat pasar global yang melambat, Presiden meminta pemerintah dapat memanfaatkan pasar non tradisional yang selama ini belum digarap.

“Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80 (juta orang),” katanya menjelaskan.

Selain ekspor, Jokowi meminta peningkatan jumlah investasi ke Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang masih besar.

Presiden menegaskan peminat investasi di Indonesia banyak, namun terhambat masalah regulasi yang berbelit.

“Yang berminat banyak, yang mau diinvestasi juga banyak. Tapi penyakitnya di kita sendiri, di masalah regulasi, masalah aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen,” kata Jokowi.

Selain itu, Presiden meminta agar belanja modal yang akan mencapai di atas 2.200 triliun diarahkan kepada belanja modal untuk target-target pembangunan.

“Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit,” ujar Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga berlangsung sekitar 2 jam sejak pukul 10.00 WIB. (Ant)