Gusti Kanjeng Ratu Hemas: Oesman Sapta Jadi Ketua DPD RI Ilegal

Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua DPD periode 2014-2019, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyebut terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI ilegal dan melanggar konstitusi.

“Tidak ada satu kewenangan pun di republik ini yang bisa melaksanakan sidang paripurna, untuk kemudian menegasikan Putusan MA dengan melakukan pemilihan Pimpinan DPD yang baru. Semua proses dan hasil pemilihan DPD RI tersebut adalah inkonstitusional dan ilegal,” ujar GKR Hemas dalam jumpa pers di Komplek Parlemen, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).

Seharusnya kata Hemas, DPD memegang penuh kepada Putusan MA no 38P/HUM/2016 dan no 20 P/HUM/2017. Putusan MA itu membatalkan dua tata tertib DPD yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun ke 2,5 tahun.

Oleh karena itu, pemilihan Ketua DPD yang baru pada Senin (3/4) dinilai bertentangan dengan hukum, UU, dan konstitusi.

Ia mengatakan, melalui sidang Paripurna pada 3 April kemarin telah mencabut tata tertib yang diperintahkan MA dan memberlakukan kembali Peraturan Tata Tertib no 1 tahun 2014. Dengan begitu, dia meyakini MA tidak akan melantik Ketua DPD yang baru siang ini.

“Oleh karenanya kami yakin bahwa Ketua Mahkamah Agung tidak dapat melantik dan mengambil sumpah pimpinan yang dihasilkan dari proses pemilihan tersebut. Semua interaksi ketatanegaraan yang dilakukan baik legislasi, administrasi, personalia, termasuk anggaran dan protokoler adalah perbuatan melawan hukum, ilegal, dan inkonstitusional,” jelasnya.