Meski Disebut Ilegal, Oesman Sapta Tetap Dilantik Jadi Ketua DPD RI

Oesman Sapta / Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Meskipun disebut ilegal dan inkonstitusional, Oesman Sapta Odang akhirnya tetap dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pelantikan itu dilakukan dalam sidang paripurna DPD RI di Senayan Jakarta, Selasa (4/4) malam. Pelantikan pimpinan DPD RI tersebut dipandu oleh wakil ketua MA.

Sebelumnya terjadi pro-kontra atas terpilihnya Oesman Sapta Odang dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai ketua dan wakil ketua DPD karena adanya keputusan MA yang membatalkan masa jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun.

Pelantikan pimpinan baru DPD RI tersebut berdasarkan keputusan DPD RI untuk masa jabatan periode Maret 2017 sampai dengan September 2019.

Bahkan Wakil Ketua DPD periode 2014-2019, Gusti Kanjeng Ratu Hemas meyakini bahwa Oesman Sapta Odang tidak akan dilantik jadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI. Alasannya karena keterpilihannya ilegal dan melanggar konstitusi.

“Tidak ada satu kewenangan pun di republik ini yang bisa melaksanakan sidang paripurna, untuk kemudian menegasikan Putusan MA dengan melakukan pemilihan Pimpinan DPD yang baru. Semua proses dan hasil pemilihan DPD RI tersebut adalah inkonstitusional dan ilegal,” ujar GKR Hemas dalam jumpa pers di Komplek Parlemen, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).

Seharusnya kata Hemas, DPD memegang penuh kepada Putusan MA no 38P/HUM/2016 dan no 20 P/HUM/2017. Putusan MA itu membatalkan dua tata tertib DPD yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun ke 2,5 tahun.

Oleh karena itu, pemilihan Ketua DPD yang baru pada Senin (3/4) dinilai bertentangan dengan hukum, UU, dan konstitusi.

Ia mengatakan, melalui sidang Paripurna pada 3 April kemarin telah mencabut tata tertib yang diperintahkan MA dan memberlakukan kembali Peraturan Tata Tertib no 1 tahun 2014. Dengan begitu, dia meyakini MA tidak akan melantik Ketua DPD yang baru siang ini.

“Oleh karenanya kami yakin bahwa Ketua Mahkamah Agung tidak dapat melantik dan mengambil sumpah pimpinan yang dihasilkan dari proses pemilihan tersebut. Semua interaksi ketatanegaraan yang dilakukan baik legislasi, administrasi, personalia, termasuk anggaran dan protokoler adalah perbuatan melawan hukum, ilegal, dan inkonstitusional,” jelasnya.