Jaksa: Kasus Korupsi Dermaga Depapre Jayapura Tuntas Minggu Depan

Jayapura, Sayangi.com – Kasus korupsi pembangunan dermaga peti kemas Depapre akan dituntaskan minggu depan. Demikian dikatakan Jaksa Kubela SH kepada pers kemarin usai menerima demo damai masyarakat Depapre di kejaksaan negeri Jayapura, Selasa (4/4).

Lambannya penanganan kasus ini, menurut Kubela, dikarenakan Jaksa yang menangani kasus ini sibuk dalam pelaksanaan Pemilukada yang baru saja dilaksanakan.

“Sekarang jaksa sudah tidak sibuk, maka diharapkan minggu depan kasus ini sudah siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan,” ujar Kubela.

Dia menjelaskan, saat ini sudah 3 orang tersangka yang dipanggil untuk pemeriksaan namun satu dinyatakan telah meninggal dunia.

Sementara itu ondoafu Tepera Wauna Depapre, Septinus Jarisetouw kepada wartawan menyesalkan pemerintah daerah yang tidak pernah melibatkan dirinya selaku ondoafi dalam pengadaan tanah sampai dengan proses pelepasan tanah adat serta pembayarannya.

“Saya tidak pernah diajak bicara. Dan ketika saya tau saya tolak, sebab saya berpegang pada Undang Undang pemerintah Indonesia,” ujar Septinus.

Lebih lanjut dijelaskanya, bahwa pembebasan tanah untuk pelabuhan peti kemas ini telah berlangsung lama. Pembayaran sudah verlangsung tahun 2013. Namun pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Jayapura tidak pernah mensosialisasikannya.

“Mereka juga tutupi soal Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (amdal). Amdal baru diumumkan tahun 2016, padahal sudah ada kajian ilmiah dari Universitas Cendrawasih dan dari LIPI bahwa daerah atau wilayah tersebut tidak dapat digunakan karena ada terumbu terumbu karang. Saya sebagai ondo dinasehati oleh 5 orang profesor doktor untuk menolak,” ujar Septinus.

Lanjutnya, sebagai ondoafi yang memiliki banyak jiwa sebagai masyarakat, dirinya menolak pembangunan dermaga ini karena akan menghancurkan mata pencaharian masyarakat.

“Masyarakat saya mata pencahariannya hanya nelayan . Mereka hidup hanya dari laut karena tanah yang ada tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam,” ujarnya.

Dirinya sebagai ondo juga menyesalkan lambatnya penyelesaian kasus ini. “Sudah ada 15 orang tersangka, ada juga mantan bupati dan bupati tapi belum diproses,” ujarnya.

Septinus menegaskan, mengapa pemerintah daerah terlibat dikarenakan pemerintah daerah khususnya pemda kabupaten Jayapura salah dalam melakukan pembayaran hak ulayat dan kepemilikan tanah.

“Tanah ini milik suku Jarisetauw, Somlena, Dematouw, Somisu dan Danya. Oleh sebab itu bukan milik perseorangan seperti yang kemarin menerima uangnya,” ujar Septinus.

Dengan adanya demo di Kejaksaan Negeri dan Polda Papua, Septinus berharap kasus ini segera diselesaikan.

Pada 2013, Pemkab Jayapura membayarkan senilai Rp3.068.150.000 kepada pihak yang mengklaim pemilik ulayat. Selain salah bayar, diduga ada penggelembungan dana dalam ganti rugi tersebut.

Ganti rugi pengadaan tanah peti kemas tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik mengenai nilai ganti rugi yg di mark up maupun hak kepemilikan. Tanah tersebut merupakan area laut yang dikeringkan (reklamasi) dengan status kepemilikan sebagai tanah adat namun dibayarkan  secara pribadi  kepada  yang mengaku pemilik tanah. Perwakilan pemilik ulayat tidak hanya menggelar aksi di Kejari Jayapura, namun juga di halaman Polda Papua.

Sebuah sumber menyebutkan, dalam kasus ini diduga terdapat unsur korupsi yang dilakukan oleh Bupati Jayapura bersama pejabat terkait lainnya. Pembayaran ganti rugi tanah pelabuhan peti kemas Distrik Depapri  Kabupaten Jayapura  tahun 2013 sebesar Rp. 3.068.150.000 dikabarkan dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Jayapura kepada yang  mengaku  sebagai pemilik tanah berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Nomor …./BA.PPT/KAB-JPR/XII/2013 yang ditandatangani oleh Bupati Jayapura (Mathius Awetouw) dengan yang mengaku sebagai pemilik tanah. (Yi)