DAU Akan Gunakan Formula Dinamis, Jumlah Tergantung Penerimaan Dalam Negeri

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta, Sayangi.Com– Presiden Jokowi mengatakan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 akan menggunakan formula dinamis yang jumlahnya disesuaikan dengan pendapatan dalam negeri netto. Pemerintah Daerah diminta untuk mengantisipasi dinamika perubahan DAU itu.

“Jadi enggak bisa Pemerintah Daerah misalnya dipastikan dapat Rp1,000 miliar tahun ini, tidak. Kalau pendapatan kita turun, ya dia juga harus mengikuti itu. Terlalu enak sekali, saya apa, pontang-panting mencari income dan sering tidak tercapai, kemudian DAU di daerah tetap,” kata Jokowi, saat  memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).

Usai rapat kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan menjelaskan, DAU dihitung berdasarkan pendapatan domestik netto atau penerimaan dalam negeri (PDN). Sementara pendapatan domestik tergantung dari penerimaan perpajakan, juga dari berbagai asumsi penerimaan seperti dari SDA (Sumber Daya Alam).

“Sering kita melihat bahwa harga minyak bergerak, kurs bergerak, lalu penerimaan perpajakan tidak selalu sama dengan targetnya, sehingga PDN jumlahnya lebih kecil atau tidak selalu sama dengan yang ada di undang-undang. Selama ini DAU dibagi berdasarkan apa yang ada di undang-undang APBN,” kata Sri Mulyani.

Karena DAU nanti tidak fixed, menurut Sri Mulyani, pemerintah daerah harus bersiap-siap, harus membuat perencanaan anggaran berdasarkan skala prioritas, baik dari sisi penggunaan untuk biaya pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Mana yang harus didahulukan dan apa yang diprioritaskan. Dengan begitu, jika ada kenaikan atau penurunan mereka tetap bisa beroperasi.

Apakah porsi DAU ditentukan berdasarkan tahun sebelumnya atau perkiraan?

Sri Mulyani mengatakan: “DAU kan kita transfer secara berkala. Jadi nanti untuk total seluruh tahun anggaran akan tergantung dari asumsi plus realisasi dari penerimaan perpajakannya.”

Dana Pendidikan

Sri Mulyani juga menjelaskan perubahan tentang alokasi 20% total anggaran untuk dana pendidikan.

Menurutnya, selama ini kalau APBN naik dan alokasi dana pendidikan mengikuti formula 20 persen, maka anggaran pendidikan harus dinaikkan juga agar tidak melanggar konstitusi.

Tapi konsekuensinya, kata Sri, kenaikan anggaran itu tidak disertai perencanaan, sehingga menimbulkan banyak sekali kemungkinan kualitas belanja yang kurang baik. Karena itu, Presiden meminta supaya dilakukan perencanaan penganggaran untuk pendidikan.

“Kebutuhan kepentingan tetap dijalankan, namun kalau ada kenaikan, kita akan mengambil atau dalam hal itu menyimpannya, sehingga tidak perlu dihabiskan dalam satu tahun anggaran. Dana itu kemudian dia bisa digunakan secara lebih baik dari sisi perencanaan terutama untuk generasi anak cucu kita, generasi yang akan datang,” kata Sri Mulyani.

Menteri Keuangan menambahkan: “Bagaimana prinsip-prinsip penggunaan anggarannya itu sedang kita formulasikan sesuai instruksi Bapak Presiden.”