Kemenhub Kaji Aturan Nopol Ganjil Genap Untuk Arus Mudik 2017

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Jakarta, Sayangi.Com– Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kementeriannya sedang mengkaji sistem nomor polisi ganjil-genap di jalan tol untuk mengendalikan kepadatan kendaraan saat arus mudik Lebaran tahun 2017.

“Sedang kita bahas,” katanya, di Jakarta, Selasa (4/4).

Budi mengakui bahwa kebijakan tersebut akan cukup efektif jika diterapkan karena kendaraan dengan nomor polisi ganjil hanya bisa lewat pada tanggal ganjil dan kendaraan nomor polisi genap hanya bisa lewat tol pada tanggal genap.

Namun, ia mengaku masih khawatir jika pemberlakuan aturan tersebut akan melanggar hak masyarakat yang melakukan mudik.

“Itu yang sedang kami pikirkan. Masyarakat yang mudik, bisa berpikir enak saja, kalau pas tanggal ganjil tapi nomor polisi kendaraannya genap tidak boleh, mesti tunda satu hari. Kita sedang pikirkan hal seperti itu,” katanya.

Menurut Budi Karya, wacana nomor polisi ganjil genap tersebut diusulkan oleh masyarakat.

“Iya dari masyarakat. Tapi kalau ada masyarakat yang tidak setuju, ya tidak bisa juga,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono juga mengatakan, salah satu ide yang muncul dalam rapat koordinasi persiapan lalu lintas Lebaran 2017 di Kemenko Kemaritiman Senin (3/4) adalah menerapkan sistem pengendalian arus lalu lintas di jalan tol berdasarkan nomor polisi ganji-genap.

Kementerian Perhubungan sendiri akan meningkatkan kapasitas angkutan bersubsidi untuk menghadapi mudik libur Idul Fitri 1438 Hijriah atau Lebaran pada Juni 2017. Angkutan bersubsidi itu antara lain kereta api, bus dan kapal RORO (roll on roll off).

Kemenhub akan membuat rute baru kapal roro untuk tujuan Jawa Tengah dan Lampung dari Jakarta. Selain untuk mengurangi kemacetan, rute baru itu diharapkan dapat menekan angka kemungkinan kecelakaan dalam momentum sakral mudik.

Pemerintah juga akan meningkatkan program mudik gratis bagi penumpang dan motor. Program tersebut akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena juga terkait dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN.