Ini Alasan MA, Mengapa Mau Lantik OSO Sebagai Ketua DPD

Oesman Sapta Odang (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M. Syarifuddin (kanan) usai dilantik sebagai Ketua DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4) malam/Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.Com– Kesediaan pimpinan Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil sumpah dan melantik pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diketuai Oesman Sapta Odang (OSO), pada Selasa (4/4) malam, menimbulkan perdebatan.

Soalnya, terpilihnya Oesman Sapta sebagai Ketua DPD (dengan dua wakilnya yakni Nono Sampono dan Damayanti Lubis) mengacu pada Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD tentang masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun yang sudah dibatalkan oleh MA. Dalam konteks ini, MA disebut ibarat menelan lagi ludah yang sudah dikeluarkan.

Menanggapi tudingan itu, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur menjelaskan, MA bertugas dan berwenang untuk melantik Ketua DPD, meskipun Tata Tertib (Tatib) DPD tentang masa jabatan pimpinan DPD sudah dibatalkan oleh MA.

“Memang Tatib sudah dibatalkan, tetapi antara Tatib dan pelantikan adalah persoalan yang berbeda,” kata Ridwan berkilah, di Jakarta, Rabu (5/4).

Ridwan menjelaskan bahwa MA hanya membatalkan Tatib, namun pelantikan Ketua DPD adalah urusan internal DPD yang tidak dicampuri oleh MA.

“DPD tentu memiliki aturan sendiri untuk memilih pemimpin, dan MA tinggal melantik,” kata Ridwan, seperti dikutip Antara.