Miryam Jadi Tersangka, Partai Hanura Segera Gelar Rapat

Sekjen DPP Hanura Sarifuddin Sudding

Jakarta, Sayangi.com– Miryam S Haryani, mantan anggota komisi II DPR yang kini duduk di Komisi V DPR, Rabu (5/4) sore ini, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka baru kasus korupsi proyek E-KTP.

KPK menduga, politisi Partai Hanura ini telah memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, pada Kamis (23/3) dan Kamis (30/3) lalu.

Sekjen DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan bahwa partainya masih mengikuti perkembangan status Miryam tersebut dan akan segera menggelar rapat.

Saat ditanya Sayangi.Com apakah Partai Hanura akan memberikan sanksi terhadap Miryam? Sudding menjawab, belum sejauh itu.

“Kita masih ikuti perkembangan kasus ini dan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kita akan rapat segera,” kata Sarifuddin Sudding, Rabu (5/4) malam.

Seperti disampaikan oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (5/4), Miryam ditetapkan sebagai tersangka karena diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan palsu atau memberikan keterangan yang tidak benar pada sidang E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Saat menjadi saksi pada persidangan E-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3), Miryam Haryani mencabut semua keterangannya yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan alasan mendapat tekanan saat diperiksa oleh penyidik KPK.

Miryam disangkakan dengan pasal 22 jo pasal 35 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.