Terus Jawab ‘Tidak’ di Persidangan, Hakim Tanyakan Kesehatan Setnov

Setya Novanto di Pengadilan Tipikor (Foto: Sayangi.com/Arief)

Jakarta, sayangi.com – Ada yang unik saat Ketua DPR Setya Novanto dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP. Sebab, jawabannya di persidangan terlalu sering menjawab singkat dengan menyebut ‘tidak’.

Dalam sidang pada Kamis (6/4) di Pengadilan Tipikor Jakarta itu, hakim berulang kali menanyakan kondisi kesehatan Setya Novanto.

Menanggapi pertanyaan hakim tersebut, Novanto mengatakan dirinya baik-baik saja dan tidak sedang kelelahan.

“Tidak, saya tidak kelelahan,” jawa Novanto.

Novanto juga berulang kali meminta hakim untuk mengulang pertanyaan yang diajukan pada dirinya.

Pada sidang hari ini, Setya Novanto dan Anas Urbaningrum mendapat giliran pertama yang diminta keterangan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto yang merupakan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

Saat proyek ini dibahas di DPR tahun 2010, Novanto menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar dan Anas Urbaningrum adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat.

Konsisten Membantah

Selama bersaksi di persidangan, Setya Novanto yang biasa disapa Setnov membantah menerima uang dari proyek KTP-Elektronik (e-KTP), juga membantah ikut mengawal penganggaran proyek tersebut.

“Ada hiruk pikuk e-KPT karena ada pembagian uang dan Anda bagian orang yang mengawal proyek ini?” tanya Ketua Majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar kepada Setnov.

“Tidak ada, tidak benar,” jawab Setnov.

“Anda yakin tidak terkait dengan bagian uang e-KTP?” tanya Jhon lagi.

“Tidak benar,” jawab Setnov,

“Yakin, sama sekali tidak pernah terima atau terkait uang proyek e-KTP?” ulang Jhon.

“Yakin,” jawab Setnov.

Hakim Jhon Butar-Butar mendesak:  “Saya ingatkan, Anda sudah bersumpah.”

“Betul. sesuai sumpah saya,” jawab Setnov.

“Bagaimana dengan fraksi yang Anda pimpin diharapkan dapat mengawal proyek e-KTP?” tanya hakim Jhon.

“Tidak benar yang mulia, tidak pernah dengar istilah mengawal,” jawab Setnov.

“Pernah memberikan instruksi tertentu ke anggota partai?” tanya hakim Jhon.

“Tidak pernah,” jawab Setnov.

Jawaban Setya Novanto tidak sesuai dengan isi dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum KPK yang menyebut bahwa Novanto adalah salah satu pihak yang berperan dalam proyek pengadaan e-KTP bertotal anggaran Rp5,95 triliun itu.

Di antara peran Novanto yang disebut dalam dakwaan jaksa adalah menghadiri pertemuan di Hotel Gran Melia pada 2010 yang dihadiri Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini. Pada pertemuan itu Setnov menyatakan mendukung pembahasan anggaran proyek penerapan e-KTP.

Selanjutnya pada Juli-Agustus 2010, saat DPR mulai membahas Rencana APBN 2011, Andi Agustinus beberapa kali bertemu Novanto, Anas Urbaningrum, dan Nazaruddin karena dianggap mewakili Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui e-KTP.

Masih menurut dakwaan jaksa, proses pembahasan akan dikawal Fraksi Partai Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Sebagai imbalan, Setnov dan Andi Agustinus mendapat 11 persen atau Rp574,2 miliar, sedangkan Partai Golkar Rp150 miliar.

Selain Irman dan Sugiharto, KPK juga sudah menetapkan Andi Agustinus dan mantan anggota Komisi II dari Fraksi Hanura Miryam S. Haryani sebagai tersangka dalam perkara ini.