Di Pengadilan, Setnov Akui Pernah Bertemu Ganjar Pranowo di Bali

Setya Novanto

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPR Setya Novanto membantah pernah meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga mantan Wakil Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan, agar tidak bersikap galak dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP.

“Saya pernah bertemu di Bandara Ngurah Rai Bali dengan Ganjar, tapi tidak benar menyampaikan ke Ganjar untuk tidak usah galak-galak di pembahasan e-KTP,” kata Setnov di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/4).

Setnov menjadi saksi untuk dua terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Dalam sidang Kamis (30/3), Ganjar mengaku pernah diminta Setnov untuk tidak galak saat pengadaan e-KTP dibahas di Komisi II.

“Pada 2011-2012 bertemu di Bandara Bali dengan Setya Novanto (Setnov), saya mau kembali ke Jakarta. Saat itu saya mau kembali ke Jakarta, Pak Setnov tanya ke saya Bagaimana Mas Ganjar soal e-KTP? Jangan galak-galak ya, dan saya tanggapi Saya tidak ada urusan, ini apa latar belakangnya?,” kata Ganjar pada Kamis (30/3).

“Benar tidak pernah menyampaikan itu?” tanya jaksa penuntut umum KPK Irene Putri.

“Tidak benar saya sampaikan kata-kata itu di Bali,” jawab Setnov.

“Jadi Ganjar bohong?” tanya jaksa Irene.

“Saya kaget juga karena ketemunya hanya membicarakan hal yang biasa saja,” jawab Setya Novanto.

Dalam dakwaan yang disusun JPU KPK, Setya Novanto adalah salah satu pihak yang berperan dalam pengadaan e-KTP dengan total anggaran Rp5,95 triliun dan mengakibatkan kerugian hingga Rp2,3 triliun.

Sejumlah peran Setya Novanto antara lain adalah ia menghadiri pertemuan di hotel Gran Melia pada 2010 yang dihadiri Irman, Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini. Dalam pertemuan itu Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan e-KTP.

Selanjutnya pada Juli-Agustus 2010, DPR mulai melakukan pembahasan Rencana APBN 2011, Andi Agustinus beberapa kali bertemu Setnov, Anas Urbaningrum, Nazaruddin karena dianggap representasi Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui e-KTP.