Alasan Keamanan, Kapolda Metro Jaya Minta Pembacaan Tuntutan Ahok Ditunda

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan

Jakarta, Sayangi.Com– Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dijadwalkan akan digelar pada Selasa (11/4) pekan depan, di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarso bahkan sudah mengumumkan bahwa sidang pembacaan tuntutan itu boleh disiarkan langsung oleh saluran televisi.

Namun, hari ini beredar surat dari Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan yang isinya meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara agar pembacaan tuntutan tersebut ditunda sampai selesai pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Dalam surat kepada Ketua PN Jakarta Utara, tertanggal 4 April 2017 tersebut, Kapolda Irjen M. Iriawan mengatakan bahwa penundaan disarankan untuk dilakukan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jakarta jelang pemungutan suara Pemilukada DKI putaran kedua yang akan berlangsung pada tanggal 19 April 2017.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/4) sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya surat Kapolda Metro Jaya yang dilayangkan kepada Ketua PN Jakarta Utara tersebut, dan ditembuskan kepada Ketua MA, Kapolri, Irwasum Polri, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Surat ini merupakan surat biasa, dan wajar apabila kepolisian mengirim surat berkaitan hal tersebut, agar persiapan pelaksanaan pencoblosan dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib,” kata Argo.

Argo mengatakan, pelaksanaan sidang pembacaan tuntutan kasus Ahok mendekati masa tenang dan pencoblosan. Kemungkinkan akan ada pengerahan masa dan hal tersebut perlu diantisipasi.

“Maka untuk meminimalisir kemungkinan yang ada sebaiknya ditunda, begitu juga penundaan pemeriksaan terhadap cagub Anies Baswedan dan Sandiaga Uno,” kata Argo.

Kewenangan Hakim

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, saat dikonfirmasi mengaku belum menerima atau mendapatkan kabar mengenai surat tersebut.

“Itu surat dari Polda, saya belum lihat, tapi ada permintaan begitu ya? Sampai saat ini agenda pembacaan tuntutan masih tanggal 11 April,” kata Hasoloan, kepada wartawan, Kamis (6/4) sore.

Hasoloan mengatakan, PN Jakarta Utara masih berpegang pada jadwal Selasa (11/4) sesuai dengan yang ditetapkan majelis hakim pada sidang Selasa (4/4) lalu.

Tapi jika ada permintaan seperti itu, katanya, itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim.