Miryam Tersangka, Hanura Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum

Politisi Hanura Miryam S Haryani saat bersaksi dalam sidang kasus proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.
Politisi Hanura Miryam S Haryani saat bersaksi dalam sidang kasus proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/3).

Jakarta, Sayangi.com – Partai Hanura hingga saat ini belum bisa memutuskan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Miryam S Haryani atau tidak.

Miryam telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga memberikan keterangan palsu di persidangan kasus E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Politikus Hanura, Rufinus Hotmaulana mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu menggelar rapat apakah yang bersangkutan akan mendapat bantuan hukum terkait statusnya sebagai tersangka.

“Itu akan dirapatkan di internal fraksi. Nantinya Hanura akan membuat kebijakan apakah memberikan bantuan hukum atau tidak,” kata Rufinus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).

Anggota komisi II DPR itu mengungkapkan, saat dirinya bertemu Miryam, yang bersangkutan tidak bercerita tentang statusnya sebagai tersangka akibat memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

“Bu Miryam enggak pernah bercerita kepada saya padahal dia tahu saya lawyer, karena haram hukumnya buat saya menjemput bola seseorang yang mengalami hal-hal yang saya tanyakan,” katanya.

Namun, lanjut dia, apabila Miryam diketahui memang bersalah, partai Hanura akan mengambil langkah tegas.

“Demi kehormatan dan marwah partai Hanura, kita akan mengambil sikap untuk memberhentikannya,” tukasnya. (iy)